Angka Kemiskinan Tertinggi di Jawa, Warga Jogja ternyata Rajin Nabung

Baskara Aji menilai indikator BPS tersebut, kurang menggambarkan kondisi warga Jogja. Pasalnya banyak yang memilih menabung dan investasi, dibanding konsumsi untuk pengeluaran.

"Yang dihitung BPS bukan pendapatan per kapita, tapi pengeluaran per kapita. BPS tidak salah, karena memang indikatornya itu, tapi kita tidak boleh melihat kondisi masyarakat DIY hanya dari satu sisi saja, dari BPS saja. Kaca mata BPS hanya pengeluaran," ujar Aji.

Aji menyebut Pemda DIY pernah mencoba mendorong agar masyarakat bisa meningkatkan konsumsi mereka. Saat itu Pemda memberikan bantuan Rp1 juta, namun hal itu tidak berpengaruh banyak karena tidak dibelanjakan untuk makanan maupun nonmakanan. "Warga beli kambing, yang gak dihitung BPS (indikator kemiskinan). Itu karakter masyarakat kita," kata Aji.

Contoh lainnya ketika ada pekerjaan padat karya, penghasilan yang diperoleh warga belum tentu untuk belanja atau konsumsi. Pasalnya, dari kerja mereka sudah mendapat makanan. "Warga juga tidak belanja karena memenuhi kebutuhan mereka dari hasil panen mereka sendiri. Ya betul (mereka tabung dan investasi). Rumahnya tidak berlantai tapi punya kambing etawa. Ini penilaian kita terhadap kondisi masyarakat, harus multi dimensi," ungkapnya.

Menurut Aji, untuk melihat masalah kemiskinan di DIY harus multidimensi. Tidak hanya dilihat dari sisi konsumsi, namun juga dari aset atau hitungan makanan yang mereka konsumsi dari pertanian mereka, karena biaya produksi dari pertanian tersebut tidak terhitung.

"Itu aset dihitung, maka jumlah penduduk miskin DIY berkurang banyak. Ya, BPS juga tidak salah, memang melakukan yang harus dilakukan, tapi kalau mau objektif ya multidimensi," ungkap Aji.