Penurunan anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp300 miliar pada 2026 disebabkan oleh kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Bantul akan memprioritaskan belanja pengadaan barang dan jasa pada program-program strategis seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur perdesaan.
Bupati Bantul berharap kepada pemenang tender pengadaan barang dan jasa untuk mengedepankan kualitas terbaik, kuantitas yang sesuai, serta ketepatan waktu demi pelayanan publik yang terbaik.
Bantul, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bantul mencatat anggaran pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 mengalami penurunan ratusan miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan anggaran pengadaan barang dan jasa pada 2026 sebesar Rp658,7 miliar. Sementara itu, pada 2025 anggaran pengadaan barang dan jasa mencapai lebih dari Rp900 miliar.
"Ada penurunan yang cukup signifikan, mencapai sekitar Rp300 miliar," katanya, Jumat (13/2/2026).
Menurut Halim, penurunan anggaran pengadaan barang dan jasa tersebut disebabkan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. Dampaknya, dana transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan hingga Rp156 miliar, ditambah pengurangan dana desa yang bisa mencapai Rp75 miliar.
"Tentu saja kalau TKD turun, DD juga turun dipastikan anggaran pengadaan barang dan jasa ikut turun," tegasnya.
Penurunan anggaran pengadaan barang dan jasa tersebut dinilai sebagai sebuah keniscayaan. Dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas, Pemerintah Kabupaten Bantul harus memprioritaskan belanja pengadaan barang dan jasa pada program-program strategis, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur perdesaan, penurunan stunting, hingga penanganan persoalan sampah.
"Infrastruktur harus jadi prioritas kenapa? ya yang pertama masalah keselamatan hingga dorongan pertumbuhan ekonomi," paparnya
Terlepas dari keterbatasan anggaran tersebut, Halim meminta seluruh penyedia barang dan jasa yang nantinya menjadi mitra pemerintah agar memegang prinsip pengadaan yang mengedepankan kualitas terbaik, kuantitas yang sesuai, serta ketepatan waktu.
"Kepentingan barang dan jasa ini kan menyangkut kepentingan publik, maka harus yang terbaik. Pembangunan jalan, jembatan, bangket, talut, irigasi, gedung-gedung pemerintah, sekolah hingga rumah sakit haruslah berkualitas yang terbaik," katanya.
"Kita ingin mendapatkan barang dan jasa yang terbaik untuk pelayanan publik yang terbaik pula," tutup dia.