Aktivis Reformasi di Jogja Kritik Kemunduran Demokrasi Era Jokowi
Keprihatinan dilakukan dengan jalan mundur ke Gedung Agung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Sejumlah aktivis reformasi 1998 dari berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun ke jalan mengkritik kemunduran demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Keprihatinan diwujudkan dalam aksi jalan mundur menuju Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (8/2/2024) malam.
Mereka berjalan mundur dari sekitar Alun-alun Utara, yang menyimbolkan titik awal era reformasi di Yogyakarta lewat Pisowanan Ageng, 20 Mei 1998 silam. Rutenya, melewati titik nol kilometer menuju Gedung Agung.
"Reformasi 1998 yang sebenarnya menuntut atau menginginkan adanya kebebasan negara yang lebih adil, tidak memihak kepada kelompok-kelompok politik tertentu. Itu sekarang sedang tercederai. Artinya, ada satu situasi dimana ancaman kebebasan kepada masyarakat dan juga pelaksanaan pemilu yang tidak jurdil. Itu kelihatan," kata Titok Hariyanto, salah satu inisiator aksi yang juga aktivis alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM).
1. Kulminasi pelanggaran etik era Jokowi
Forum aktivis Yogyakarta melihat putusan DKPP bahwa KPU RI melanggar kode etik atas penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres seolah menggenapi permasalah pelanggaran etik yang sebelumnya diputus oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas perubahan persyaratan capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kedua lembaga tinggi milik negara itu dianggap telah mengkhianati proses pelembagaan demokrasi yang diperjuangkan sejak era gerakan Reformasi 1998, bahkan dengan tumpah keringat dan darah.
Jokowi, dianggap tanpa rasa malu demi melanggengkan kekuasaannya semata telah menafikan nilai-nilai etika moral sebagai sumber rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Konflik kepentingan dan relasi kuasa inilah yang menyebabkan kehidupan demokrasi Indonesia terancam. Dalam sejarah politik modern Indonesia, praktik politik Jokowi disebut lebih, bahkan lebih buruk ketimbang era Soeharto. Jelas sekali bahwa pemerintahan yang sekarang berkuasa, dia sedang berpihak pada pasangan yang sedang berkontestasi. Itu harus diingatkan," tegasnya.
"Kita harus memanfaatkan momentum Pemilu nanti untuk memberikan satu pelajaran kepada siapapun yang sekarang ini menodai demokrasi dan mencederai semangat reformasi 98 untuk kembali kepada semangat reformasi 98," sambungnya.