TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jogja

Pajak Hiburan Naik, Industri Wisata DIY Khawatirkan PHK

Kenaikan pajak hiburan jadi beban berat

Jumpa pers Kadin DIY. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Verified
Herlambang Jati Kusumo

Yogyakarta, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadin DIY) meminta Pemerintah Pusat melakukan penundaan kenaikan pajak hiburan. Kenaikan pajak hiburan 40-75 persen dinilai memberatkan pelaku usaha khususnya wisata, dan bisa berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kadin DIY dengan tegas mengatakan agar penerapan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022, berkaitan pajak hiburan, untuk dinyatakan dilakukan penundaan," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan dan Kepabeanan Kadin DIY, Deddy Suwadi, di Kantor Kadin DIY, Rabu (24/1/2024).

1. Kenaikan pajak jadi beban berat setelah pandemi

Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan dan Kepabeanan Kadin DIY, Deddy Suwadi. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Deddy Suwadi menyebut DIY sebagai kota wisata akan merasakan dampak berat jika aturan kenaikan pajak 40-75 persen tersebut diterapkan. Lebih lagi saat ini DIY masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi COVID-19.

"Jogja sebagai daerah tujuan wisata mengalamii dampak yang cukup berat dengan kondisi COVID-19. Semua sektor penunjang industri wisata dapat dikatakan mandek, dan ini mengalami kerugian yang cukup besar. DIY saat ini baru melakukan pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19," ujar Deddy Suwadi.

2. Kadin DIY akan komunikasi dengan pemerintah daerah

Jumpa pers Kadin DIY. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Deddy Suwadi menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi berkaitan dengan kebijakan fiskal Pemda DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat Pemda belum menetapkan Perda yang berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah berdasarkan ketentuan UU nomor 1 tahun 2022 tersebut, yang menyangkut dengan para pelaku usaha yang berdampak langsung dengan kenaikan pajak tersebut.

"Kadin DIY akan melakukan komunikasi dengan kepala daerah se-DIY, berkaitan apa yang kami tekankan tentang penundaan penerapan pajak hiburan," ungkap Deddy Suwadi.

Deddy Suwadi menyebut anggota Kadin DIY akan tetap membayar pajak yang ada. Namun demikian, mereka akan membayar pajak sesuai aturan yang lama. "Temen-temen akan melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang lama. Bukan gak bayar pajak, tetep temen-temen bayar pajak, tapi dengan tarif yang lama," ujarnya.

Baca Juga: PHRI DIY Keberatan dengan Pajak Hiburan hingga 75 Persen

Topik:
Pajak Hiburan
pariwisata
DI Yogyakarta
phri
KADIN
Give me Perspective
Berita Terkini Lainnya

2 Pelaku Bisnis Lokal Berbagi Tips Kembangkan Usahanya

PDIP Sebut Ada Harapan Kustini-Danang Bersama lagi di Pilkada Sleman

Pemkot Jogja-Pemkab Bantul Kerja Sama Tangani Masalah Sampah

Kembalikan Formulir, Kustini Beberkan Misi Ikut Pilkada 2024

Fadli Zon Tolak Mentah-Mentah Legalisasi Politik Uang dalam Pemilu

Wamenkominfo Ragu RUU Penyiaran Larang Jurnalistik Investigasi

Ribuan UMKM di Pantai Parangtritis Resah dengan Larangan Study Tour

Pedagang Ngaku Penjualan Hewan Kurban Masih Stagnan

Prangko Buk Renteng Diluncurkan, Pasarkan Ikon Wisata Sleman

Prakiraan Cuaca Hari Ini 17 Mei 2024, Sebagian Yogyakarta Bakal Cerah Berawan