Yogyakarta, IDN Times - Media sosial sempat riuh dengan kabar Alun-Alun Utara yang bisa diperjualbelikan di situs nextearth.io. Situs ini sendiri merupakan proyek bumi virtual berbasis blockchain di metaverse.
Menurut Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Ridi Ferdiana, jual beli lahan virtual dalam metaverse bisa menjadi investasi yang menjanjikan.
Menurut Ridi, kenaikan aset tanah virtual di metaverse tak kalah berpotensi jika dibandingkan dengan kenaikan harga tanah di dunia nyata. Apalagi, mengingat para pengguna metaverse terus berkembang.
"Tetapi apakah memang aman dan ada peminat yang bersedia membeli itu cerita yang berbeda," katanya pada Kamis (6/1/2022) dilansir ANTARA.
Ridi mencontohkan, lahan virtual kampus UGM di Next Earth awalnya bernilai 0,1 USDT (mata uang Crypto) per petak. Namun, kini nilainya sudah mencapai 382,64 USDT atau 282 persen, dengan harga 0,38 USDT per petak.
Dari pantauan di situs Next Earth, berbagai lahan virtual lain yang merupakan tiruan berbagai kawasan penting di Yogyakarta juga sudah terjual dan mengalami kenaikan nilai.
Misalnya, Alun-alun Utara senilai 244,51 USDT dengan kenaikan nilai pasar 255 persen, maupun Gedung Agung Yogyakarta senilai 36,84 USDT dengan kenaikan nilai pasar mencapai 896 persen.
Dengan adanya animo warga metaverse untuk memiliki lahan virtual, Ridi mengatakan bukan tidak mungkin nantinya muncul bisnis kredit kepemilikan aset virtual layaknya sistem kredit pemilikan rumah (KPR) di dunia nyata.
"Konsep KPR akan sangat mungkin terjadi di sini tetapi bukan mencicil tetapi memiliki sebagian kecil dari landmark yang ada misalnya satu per 10 gedung UGM," ujarnya.
Ia mengatakan, membeli tanah virtual akan memiliki kepemilikan berupa Non Fungible Token (NFT) yang mencegah aset disalin dan diperbanyak, seperti halnya kepemilikan sertifikat tanah.
"Legalisasinya saat ini memang belum diatur sepenuhnya untuk aset virtual ini. Tetapi mengacu pada statemen bank sentral Indonesia, uang kripto adalah komoditas digital yang perlu dikaji kredibilitasnya," pungkasnya.
Sementara, Kepala Bagian Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aditya Nanaryo Aji, mengatakan Pemda DIY tidak pernah bekerja sama, merekomendasikan, atau mengizinkan jual beli secara virtual terkait aset-aset apapun milik DIY. Hal ini menanggapi berita berita Kompleks Kepatihan maupun Alun-Alun Utara yang dijual di situs Next Earth.
"Jika ditemukan ada kasus jual beli secara virtual lewat platform apapun, sepenuhnya merupakan klaim sepihak dan tidak ada relevansi dengan kepemilikan sah aset fisik tersebut," ujarnya pada Kamis.