Yogyakarta, IDN Times - Gusti Bendara Pangeran Hario (GBPH) Yudhaningrat menolak disebut menerima gaji buta selama menjabat di Keraton Yogyakarta.
Sebelumnya, Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut adik tirinya itu menerima gaji buta yang bersumber dari APBN atau Danais selama menjabat sebagai Penghageng Parwabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
GBPH Yudhaningrat yang akrab disapa Gusti Yudha menegaskan, bahwa gajinya selama jadi penggedhe di Parwabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat bukan berasal dari Danais.
"Itu gaji dari keraton," ungkap Gusti Yudho saat dijumpai di Dalem Yudonegaran, Kota Yogyakarta, Senin (25/1/2021).
Pendapatan yang ia peroleh sebagai mengisi posisi Penghageng Parwabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, adalah Rp75 ribu per bulannya.
Diakuinya sudah lima tahunan ini ia tak mengambil uang tersebut. Gusti Yudha mengaku dirinya tak lagi aktif sebagai Penghageng Parwabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak Sultan HB X mengeluarkan Sabdatama dan Sabdaraja tahun 2015 silam.
"Tapi kalau masalah kesenian, masalah Mangalayudha, gerebeg itu saya tetap keluar (aktif)," lanjut dia.
Mangalayudha adalah posisi semacam panglima bersenjata milik keraton namun statusnya bukan jabatan struktural. Dia memperoleh Rp8 ribu setiap bulannya dari keraton ditambah dari Danais sebesar Rp345 ribu sebulan.
Adapun pendapatan lain yang ia terima dari Danais adalah tambahan pendapatan sebagai pangeran Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Seluruh garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono IX hingga cicit menerimanya dengan nominal bervariasi, tergantung statusnya.
"Yang Danais ini kan honor dan tambahan pendapatan sebagai pangeran, sebagai anak raja, saudara raja, terus sampai buyut, itu setelah cucu. Sudah sampai situ saja kalau trah ini. Lalu abdi dalem (juga menerima)," urainya.
Nominal yang para rayi dalem atau adik sultan terima dari waktu ke waktu berkembang seiring bertambahnya Danais.
"Zaman saya (awal) satu juta seperempat," katanya.
Namun sekarang nominalnya adalah Rp3,1 juta sebulan. Seluruh pangeran keraton menerimanya, baik yang berkecimpung dengan urusan keraton maupun tidak.
"Kalau dawuhnya dicopot sebagai pangeran ya itu tidak dapat," ucap Gusti Yudha.
"Kalau yang saya terima, saya masukkan untuk (pakan) kuda, karena kuda itu ya makan. Kalau saya sama keluarga cari (sumber pendapatan) yang lain," bebernya.
Menurutnya, keraton saat ini tak memiliki kuda untuk agenda-agenda besar. Ia pun memutuskan membeli beberapa ekor sendiri dan merawatnya demi kepentingan kegiatan kerajaan.
"Lucu kan keraton gak punya kuda. Kalau untuk gerebeg, Yang bisa mewakili Sultan di samping keris, orang, terus kuda, atau pusaka-pusaka yang bisa dianggap mewakili Sultan," paparnya.
Terlepas dari itu semua, Gusti Yudho mengaku menerima keputusan penggantian jabatan ini. Dia pun memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama menjabat sebagai Penghageng Parwabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
"Kita gak ada masalah (penggantian). Kita saudara-saudara ini hanya berdoa saja. Kita tidak mungkin memberontak, kita berdoa menyerahkan kepada Allah SWT," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, lewat surat Dhawuh Dalem: 01/DD/HB 10/Bakdamulud XII/Jumakir 1954/2020 yang ditulis dalam Bahasa Jawa dan tersebar melalui media sosial, diketahui adanya pergantian jabatan yang sebelumnya diisi dua pangeran keraton.
Surat ini sendiri terdiri dari dua bab. Pertama, adalah menuliskan bahwa pimpinan Keraton Yogyakarta di bidang Parwabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sebelumnya dipimpin oleh GBPH Yudaningrat digantikan posisinya oleh putri sulung Sultan, GKR Mangkubumi.
Sedangkan bab kedua menuliskan bahwa GBPH Prabukusumo yang mengisi jabatan pimpinan Keraton Yogyakarta di bidang Nityabudaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, kini digantikan perannya oleh GKR Bendara, putri Sultan HB X lainnya.
Surat tersebut diteken Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Hamengku Bawono KA 10 pada 16 Bakdamulud Jimakir 1954 atau 2 Desember 2020.
Sultan HB X memastikan penggantian jabatan adik tirinya dari posisi jabatan struktural di keraton tak ada sangkut pautnya dengan Sabdatama dan Sabdaraja. Menurutnya, alasan GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat diganti ini didasari ketidakaktifan keduanya sejak tahun 2015.
"Gak ada masalah (penggantian), nek gelem aktif yo ora opo-opo. Mosok ming gaji buta. Lima tahun ora bertanggung jawab (kalau mau aktif ya gak apa-apa. Masa cuma makan gaji buta, lima tahun tidak bertanggungjawab)," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (21/1/2021).
Padahal, sepenuturan Sultan waktu itu, dua posisi tersebut memperoleh gaji yang bersumber dari APBN. Lebih tepatnya Danais.