Kota Yogyakarta, IDN Times - Berkenaan dengan rencana diterbitkannya peraturan presiden (perpres) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anang Zubaidi, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) melihat bahwa hal tersebut semakin memperlihatkan upaya pelemahan terhadap KPK secara sistematis.
Anang menyebutkan, dikeluarkannya perpres merupakan problem besar, di mana nantinya KPK benar-benar bukan lagi lembaga independen.
Anang menyebutkan, dari draf perpres yang beredar luas, di sana disebutkan bahwa nantinya pimpinan KPK akan setara dengan menteri dan bertanggung jawab di bawah presiden sebagai kepala negara. Hal tersebut berarti bahwa KPK yang dulunya Independen kini sudah tidak ada lagi dan berganti di bawah kekuasaan eksekutif.
"Saya membaca rancangan perpres, tapi saya tidak tahu itu yang resmi dari Istana atau bukan. Dari pasal pertama saja itu sudah bermasalah. Ini problem besar, kita tidak bisa lagi mengatakan KPK sebagai lembaga independen, karena dia berada di bawah kekuasaan eksekutif, di bawah presiden. Beda dengan dulu sebelum revisi UU KPK, kita bisa mengatakan bahwa pimpinan KPK bisa saja dianggap sebagai pejabat pimpinan lembaga negara yang lain," terangnya pada Sabtu (28/12).
Tidak hanya itu, Anang menilai dari mulai pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial dan diikuti dengan revisi UU KPK yang materi muatannya bermasalah, ditambah dengan perpres yang semakin mendukung upaya pelemahan KPK secara sistematis
"Urutannya, kalau bicara peraturan perundang-undangan, UU diturunkan atas peraturan pemerintah. Pertanyaan besar, kenapa titik lompat ke perpres. Ini masyarakat menjadi punya dugaan apa yang diinginkan presiden, kenapa kok menurunkan perpres yang materi muatannya benar-benar mendukung pelemahan KPK secara sistematis," katanya.
Menurutnya, dengan dijadikannya KPK sebagai lembaga setingkat kementerian, ruang gerak KPK menjadi sangat terbatas. "Masyarakat wajar punya dugaan bahwa presiden punya kepentingan untuk memegang kendali KPK. Kalau dia pejabat setingkat menteri, bagaimana dia bisa mengawasi rekan sejawatnya?" katanya.
Anang meyakini dari awal presiden memang tidak ingin membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang selama ini diinginkan masyarakat luas. Dugaan tersebut terlihat dari ungkapan presiden yang mengatakan bahwa presiden menghormat proses judicial review yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Perpu jalan yang tidak akan dipilih oleh presiden, kenapa? karena banyak statement yang mengatakan bahwa presiden menghormati proses judicial review di MK. Kami berpikir menghormati judicial review di MK itu tidak berarti menghalangi presiden untuk mengeluarkan perpu, sepanjang dia punya itikad baik untuk mengembalikan KPK menjadi lebih kuat," pungkasnya.