Bantul, IDN Times - Sebanyak 87.651 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bantul mendapatkan bantuan subsidi minyak goreng sebesar Rp300 ribu secara tunai.
Selain itu, KPM yang datanya sama dengan Bantuan Pangan Non Tunai (PBNT) juga mendapatkan tambahan Rp200 ribu untuk pembelian sembako yang juga diberikan secara tunai. Sehingga total bantuan yang diperoleh mencapai Rp500 ribu untuk setiap KPM.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Gunawan Budi Santosa, mengatakan pencairan bantuan senilai Rp500 ribu untuk setiap KPM dilakukan melalui kantor pos. Mekanisme pencairannya seperti BPNT (sembako) pada bulan Januari, Februari dan Maret.
"Hari ini seluruh kantor pos di Bantul sudah mulai mencairkan bantuan BPNT (sembako) dan bantuan subsidi minyak goreng," ucapnya ditemui di Kantor Dinas Sosial Bantul, Rabu (13/4/2022).
Menurutnya, KPM BPNT yang mendapatkan tambahan bantuan subsidi minyak goreng hanya diberikan sekali sebesar Rp300 ribu per KPM untuk bulan April. Sedangkan untuk BPNT pada bulan Mei dan Juni akan diberikan melalui BNI seperti sebelumnya. KPM bisa membeli sembako pada e-warung yang sudah ditunjuk sebesar Rp200 ribu per bulannya.
"Jadi pada empat bulan pada awal tahun 2022 ini pemberian BPNT semuanya dalam bentuk tunai dan disalurkan melalui kantor pos dan masyarakat bisa membelanjakan uang tersebut secara bebas pada warung-warung sesuai keinginan penerima manfaat. Khusus bulan April ini KPM BPNT dapat tambahan subsidi minyak goreng Rp300 ribu dan hanya sekali saja," tuturnya.
Gunawan berharap uang tunai yang diterima oleh KPM benar-benar dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya yakni sembako dan minyak goreng yang saat ini harganya masih tinggi di pasaran. Kendati begitu, pihaknya tak bisa berbuat banyak jika uang tunai itu dibelikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak karena mendekati Lebaran.
"Tapi kalau KPM tersebut membelanjakan uangnya untuk keperluan lain karena sangat mendesak, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang jelas niatan dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terutama masyarakat miskin," tandasnya.
Sementara, Anggota Komisi D DPRD Bantul, Eko Sutrisno Aji, mengatakan subsidi minyak goreng bagi masyarakat miskin Rp300 ribu memang sangat dibutuhkan. Apalagi saat bulan Ramadan dan Lebaran yang biasanya terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Namun demikian politisi PPP tidak optimis uang yang diterima secara tunai itu digunakan untuk membeli minyak goreng semuanya. Termasuk BPNT senilai Rp200 ribu per KPM akan dibelanjakan sembako.
"Kan tidak ada sanksinya jika uang Rp 500 ribu itu dibelikan sesuai dengan peruntukannya. Kalau meringankan beban masyarakat miskin saya sepakat. Apalagi ini mau Lebaran," ujarnya.
Penerima subsidi minyak goreng yang datanya sama persis dengan penerima BPNT juga perlu dipertanyakan. Pasalnya, di lapangan banyak penerima BPNT yang mencairkan BPNT untuk membeli sembako di e-warung menggunakan sepeda motor baru dan para KPM tidak malu untuk mencairkan BPNT.
"Pertanyaannya, sekarang kenapa PKM yang sudah tidak lagi miskin ini masih tetap saja menerima BPNT. Ini kembali lagi ke update data penerima BPNT yang perlu diverifikasi ulang. Kalau penerima BPNT tidak berkurang berarti program BPNT ini kan bisa dikatakan gagal. Jumlah masyarakat miskin tak berkurang," tegas Eko yang juga Ketua DPC PPP Bantul ini.