5 Langkah Digitalisasi Ekonomi di Indonesia versi Bank Indonesia

Untuk digitalisasi ekonomi Indonesia, lanjut Perry, langkah pertama adalah satu bahasa layanan pembayaran dan jasa keuangan melalui QRIS yang akan terus diperluas, dan pengaturan data yang mencakup data publik, data kontraktual, dan data privat. Penggunaan QRIS sendiri telah mencapai 30 juta pengguna, Standar Nasional Open API (SNAP) dengan 87 jenis servis.

"Kedua, satu bangsa melalui pengaturan konsolidasi industri jasa pembayaran yang berbasis klaster sehingga terbangun kolaborasi dalam ekosistem pembayaran bank dan non bank untuk berkompetisi secara global," ujar Perry, dalam acara penutupan '4th Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional’ di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Senin (12/12/2022).

Ketiga, satu nusa melalui 3i, yaitu interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi antara lain pada pasar uang dan operasi moneter, BI-FAST dengan RTGS dan GPN. Keempat, pembentukan market conduct dan pricing policy untuk persaingan industri sehat.

"Kelima digital rupiah yang akan mencakup penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Saat ini BI tengah menjajaki teknologi yang digunakan untuk Rupiah Digital. Ke depan Rupiah Digital dapat diimplementasikan pada Operasi Moneter (OM) dan Pasar Uang. Tidak menutup kemungkinan pelaku sistem pembayaran kritikal akan menjadi wholesaler untuk Rupiah Digital ini," ujar Perry.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G Plate, menyebut masa pandemi COVID-19 disikapi di Indonesia secara progresif sebagai momentum akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Salah satunya akselerasi financial technology (fintech).

“Fintech is here to stay with a bright future, terlepas dari tech winter. Dengan CAGR (Compounded Annual Growth Rate) sebesar 15 persen tahun 2022 hingga 2027 prognosisnya, nilai transaksi sektor fintech global diperkirakan mencapai USD 28 triliun pada 2027. Kondisi optimistik ini turut dialami atau diproyeksikan oleh sektor fintech Indonesia. Nilai transaksi kotor/gross transaction value sektor digital payment berada di kisaran USD266 miliar dan diproyeksikan akan mencapai sekitar USD431 miliar pada 2025 dengan CAGR 17 persen," kata Johnny.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, mengatakan pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan harus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan.

"Untuk itu, OJK akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digital. Selain itu, inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal," kata Mirza.

Sebagai bukti nyata keseriusan OJK dalam mendukung sektor keuangan digital, pada rangkaian Bulan Fintech Nasional (BFN), OJK telah menyelenggarakan dua agenda focus group discussion (FGD) bersama para profesional di bidangnya. Tema pertama yang diangkat, yakni Framework for Responsible Artificial Intelligence, di mana diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang menerapkan OECD AI Principles. Selanjutnya, untuk dapat membuka peluang peningkatan pemanfaatan fintech bagi masyarakat, dilaksanakan pula FGD Aggregator: A great way to boost financial Inclusion.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Budi Gandasoebrata, mengatakan hadirnya Program BFN berupaya mengarusutamakan berbagai isu di sektor fintech agar masyarakat semakin familier dengan ragam fintech, manfaat, serta risikonya. Dari antusiasme masyarakat, pihaknya melihat BFN menjadi katalisator dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Selain edukasi, program ini juga menawarkan 232 lowongan pekerjaan dari perusahaan fintech Indonesia.

"Kami percaya, peluang fintech kedepannya semakin tidak terbatas pemanfaatannya telah diaplikasikan di hampir setiap aktivitas konsumsi masyarakat. Kami berharap, BFN dapat hadir kembali dengan dampak yang semakin signifikan untuk masyarakat," kata Budi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI), Sunu Widyatmoko, menyampaikan keterlibatan AFPI dalam BFN ini merupakan wujud komitmen asosiasi dalam menghadirkan edukasi dan sosialisasi yang relevan melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan asosiasi fintech, seperti AFTECH.

Presidensi G20 Indonesia secara spesifik telah mengakui peran fintech sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya melalui teknologi digital di fintech lending dapat menjangkau akses pembiayaan bagi masyarakat unbanked dan underserved.

“Wujud nyata keberadaan fintech lending bagi perekonomian nasional bisa dilihat dalam hal pembiayaan UMKM misalnya, fintech lending mencatatkan agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp476,89 triliun kepada 92,4 juta penerima pinjaman (borrower). Ini menjadi bukti kontribusi positif fintech lending dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Bersama penyelenggara kami siap berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lain dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan termasuk turut memperkecil kesenjangan (gap) kredit sektor UMKM,” pungkas Sunu.