Kulon Progo, IDN Times - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencapai 18,38 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp360.202 pada 2021.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya menerapkan beberapa langkah pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Langkah-langkah yang ia sebut sebagai trilogi pengentasan kemiskinan itu, terdiri dari validasi data kemiskinan, peringanan beban kemiskinan dan pemberdayaan si miskin.
"Angka kemiskinan ekstrem ini bila masyarakat pendapatan per orang per bulan sekitar Rp358 ribu," terang Penjabat Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana pada Rabu (6/7/2022) dilansir Antara.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya ekstra keras dibandingkan warga miskin di bagian atas.
"Ibaratnya, kemiskinan ekstrem itu keraknya orang miskin yang paling bawah. Kalau mengangkat kemiskinan dari sisi atas, di situ disentuh program sedikit bisa langsung tidak miskin, kalau kemiskinan paling bawah sangat sulit," papar Tri.
Tri mengatakan, validasi jumlah warga miskin menggunakan data agregat 18,38 persen dikali jumlah penduduk. Namun, tidak ditemukan data kemiskinan by name by address (berdasarkan nama dan alamat rumah).
Angka kemiskinan di Kulon Progo yang dirilis BPS sendiri bukanlah dari hasil sensus, melainkan data sampling dari 700 kepala keluarga (KK) yang disurvei. Jumlah KK tersebut untuk menggambarkan populasi 120 ribu KK di wilayah tersebut.
"Hal ini menjadi masalah kami, bagaimana program pengentasan kemiskinan itu tepat sasaran. Kalau mengandalkan angka dari BPS, kita tidak mengenal mereka," ungkapnya.
Tri melanjutkan, pihaknya akan memfokuskan program pengentasan kemiskinan ekstrem di empat kapanewon, yaitu Pengasih, Samigaluh, Kokap, dan Sentolo pada 2022. Di wilayah tersebut, terdapat 10 kalurahan dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
"Nanti akan kami evaluasi apakah program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Dampak program tersebut bisa dilihat dalam satu tahun," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, mendorong Pemkab untuk mengaudit data kemiskinan agar program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.
"Persoalan kemiskinan di Kulon Progo saat ini, adalah mental miskin saja. Sehingga hal yang perlu dilakukan dalam percepatan pengentasan kemiskinan adalah audit kemiskinan itu sendiri," ungkapnya.
Menurutnya, banyak orang yang selalu mengharap dapat bantuan dari pemerintah. Padahal, mental semacam itu justru menjauhkan orang dari kemandirian.
"Kalau miskin karena tidak memiliki pekerjaan jangan diberikan bantuan langsung tunai, tapi lapangan pekerjaan. Atau kemiskinannya disebabkan tidak bisa membiayai sekolah, ya tentu diberikan bantuan biaya sekolah," ujar Politisi PDIP ini.