2.700 lebih Rumah di Bantul Masuk Kategori Tak Layak Huni
IDN Times, Bantul - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul mencatat jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Bantul tergolong cukup tinggi. Hingga tahun 2023 tercatat sedikitnya 2.700 rumah kondisinya tidak layak untuk ditinggali, sedangakan tahun ini 139 rumah di antaranya akan diperbaiki.
1. Siapkan anggaran Rp2,7 miliar untuk perbaiki rumah tidak layak huni
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul Aris Suharyanta menjelaskan pihaknya berupaya memperbaiki RTLH menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul tahun 2023 dengan nilai Rp2,7 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 139 rumah dengan nilai per titiknya mencapai Rp20 juta.
Selain banyaknya rumah yang tidak layak huni, pihaknya mencatat luas kawasan kumuh di Bantul mencapai 330,6 hektare. Baik RTLH maupun kawasan kumuh semuanya tersebar di tujuh kapanewon, yakni Banguntapan, Kasihan, Sedayu, Sewon, Piyungan, dan Pajangan.
"Kebanyakan lokasi RTLH dan kawasan kumuh berada di daerah penyangga kota," katanya, Sabtu (4/2/2023).
2. Gandeng forum masyarakat untuk Detail Engineering Desain (DED) terkait penanganan kawasan kumuh
Aris mengatakan terkait upaya pengentasan kawasan kumuh di Bantul, sebelumnya Pemkab Bantul telah menggandeng lembaga Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bantul yang dinaungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lembaga tersebut akan bekerja sama dengan pemkab dalam membuat Detail Engineering Desain (DED) terkait penanganan kawasan kumuh tersebut
3. Sebaran kawasan kumuh di Bantul
Ketua Forum Komunikasi BKM Bantul Putra Setiyarta mengatakan, tahun ini ada tiga kalurahan di Bantul yang menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam penanganan kawasan kumuh. Detailnya di kalurahan Panggungharjo 29,6 hektare, kalurahan Pendowoharjo 4 hektare, dan kalurahan Bangunjiwo 3 hektare. Ketiga titik itu akan mendapat kucuran dana sebesar Rp1 miliar dari sisa anggaran Kementerian PUPR.
Predikat kawasan kumuh ditentukan dari 12 indikator, yakni kurang optimalnya pengelolaan sampah, minimnya saluran drainase, kurangnya ketersediaan air bersih, kurang baiknya jalur lingkungan, banyaknya kemiskinan, kondisi bangunan atau gedung yang buruk, persoalan limbah, dan tidak maksimalnya proteksi kebakaran.
"Pada tahun 2023 ini program akan dimulai dari bantaran Sungai Winongo yang ada di Pendowoharjo dan Panggungharjo, dan untuk kawasan lain berlanjut di tahun selanjutnya," katanya.
