Rektorat UGM Klaim Tak Ikut-ikutan soal Petisi yang Kritik Jokowi
Sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024), (Dok. Humas UGM)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Pihak rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) mengklaim tak ikut-ikutan soal munculnya 'Petisi Bulaksumur' berisi kritik untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu (31/1/2024) kemarin. Rektorat menegaskan posisinya netral alias tak pro maupun kontra dalam menyikapi petisi yang disampaikan termasuk para guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni kampus tersebut.
"Tidak ada maksud sama sekali bahwa ini dalam artian terus kelembagaan ikut-ikut," kata Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi, saat dihubungi, Kamis (1/2/2024).
1. Rektorat cuma memfasilitasi
Sekretaris UGM, Andi Sandi (IDN Times/Herlambang Jati)Andi menerangkan, 'Petisi Bulaksumur' hanya mewakili sebagian elemen kampus, meliputi dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, juga alumni. Artinya, tidak merepresentasikan UGM secara keseluruhan, termasuk rektorat.
"Kalau ditanya apakah (mewakili) semua (unsur UGM), ya kita bisa lihat yang hadir. Apakah itu semua mahasiswa, ya nggak semua mahasiswa, apakah itu semua dosen, ya enggak semua dosen," kata Andi.
Peran rektorat sendiri dalam hal ini cuma memfasilitasi setiap aspirasi kalangan UGM.
"Saya kira sebagai institusi pendidikan, lembaga, kalau kelembagaan itu tadi elemen kan, kami kalau ditanya setuju atau tidak setuju, yang utama bahwa kami memfasilitasi dan menyalurkan. Tetapi, secara kelembagaan kami juga harus bercermin, institusi ini harus tetap menjaga netralitas," jelas Andi.
2. Di mana rektor UGM saat pembacaan petisi?
Rektor UGM, Prof Ova Emilia (IDNTimes/Herlambang Jati)Menurut Andi, Rektor UGM Ova Emilia sejauh ini belum juga memberikan komentarnya atau pun memberikan instruksi khusus terkait petisi itu. Ova sendiri, ketika pembacaan petisi berlansung kemarin tengah menghadiri acara Kagama di Jakarta yang sudah jauh-jauh hari diagendakan.
"Bu Rektor sampai hari ini tadi saya ketemu tidak ada instruksi khusus. Bu Rektor juga belum memberikan komennya," ungkap Andi.
Baca Juga: Petisi Bulaksumur: UGM Dorong Presiden Jokowi ke Jalur Demokrasi
3. Jokowi diingatkan kembali ke jalur demokrasi
Sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024), (Dok. Humas UGM)Sebelumnya, sejumlah sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni berkumpul di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024), membacakan Petisi Bulaksumur. Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo yang dinilai keluar jalur.
Dalam petisi yang dibacakan Guru Besar UGM Koentjoro itu disebutkan Jokowi sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kami menyesalkan tindakan yang menyimpang yang justru terjadi pada masa Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan bagian dari UGM. Terjadinya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan aparat dan penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tetang keterlibatan pejabat publik dalam politik antara netralitas dan keberpihakan, akan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian prinsip demokrasi," bunyi petisi itu.
Petisi Bulaksumur mengungkapkan tindakan yang menyimpang justru terjadi dalam masa Pemerintahan Jokowi yang merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada.
"Presiden Jokowi sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokrasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dpat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah demi melanjutkan estafet kepemimpinan demi mewujudkan cita-cita luhur sesuia UUD 1945," kata Koentjoro.
Baca Juga: Sivitas Akademika UII Nyatakan Sikap: Indonesia Darurat Kenegarawanan
