Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat sampai Akhir Juli
ilustrasi PPKM Darurat (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali bakal diperpanjang sampai akhir Juli 2021.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas secara daring yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, (PPKM darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Jumat (16/7/2021).
1. Keputusan penuh risiko
Menko PMK Muhadjir Effendy (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Muhadjir menyebut, Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini disertai banyak risiko.
"Termasuk bagaimana supaya seimbang bersama-sama antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar-standar PPKM dan bantuan sosial," katanya.
2. Harapkan gotong royong warga
Ilustrasi mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Khusus untuk bansos, diakui Muhadjir, pemerintah saja tak akan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Maka dari itu ia mengharap warga saling bantu dalam situasi seperti ini.
"Bantuan sosial tidak mungkin ditanggung negara sendiri, oleh pemerintah," katanya.
"Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini. Untuk saling membanu, saling bergandeng tangan, saling mengulurkan tangan," sambung dia.
3. Tak akan efektif selama masyarakat belum sadar
Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021) pada hari ketiga pemberlakuan PPKM Darurat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)Namun Muhadjir menekankan, diperpanjang atau diperkuat seketat apa pun PPKM ini tak akan mampu berjalan efektif ketika tak disertai kesadaran dari masyarakat untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
"Pokoknya begini, apa pun namanya entah PPKM darurat atau PPKM super darurat selama masyarakat tak mau kompromi untuk menahan diri terhadap keinginan untuk melanggar atau tidak mematuhi prokes, tidak menyadari prokes adalah nadi yang paling utama dalam upaya kita menangani Covid-19 ya tidak akan berhasil. Apa pun upaya pemerintah akan mubazir kalau masyarkat ini tidak sadar-sadar," tutupnya.
