Menkes Dorong Putra Daerah di Luar Jawa Jadi Dokter
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin di Unisa, Sleman, Rabu (4/9/2024). (IDN Times/Tunggul Damarjati)
Intinya Sih...
- Indonesia membutuhkan ratusan ribu dokter umum, terutama di luar Pulau Jawa.
- Jumlah dokter per populasi saat ini adalah 1:1000, masih kurang 110 ribu dari kebutuhan 280 ribu dokter.
- Kemenkes mendukung pembukaan fakultas kedokteran di luar Jawa untuk memenuhi kekurangan SDM kesehatan.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan Indonesia saat ini masih membutuhkan ratusan ribu dokter umum. Budi juga berharap akan ada lebih banyak lagi putra-putri daerah di luar Pulau Jawa yang menjadi dokter demi memenuhi dan memeratakan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Indonesia.
1. Masih kurang 110 ribu dokter
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin (kanan) di Unisa, Sleman, Rabu (4/9/2024). (IDN Times/Tunggul Damarjati)Budi menerangkan, untuk sebuah negara dengan kategori lower middle income, jumlah dokter per populasi adalah satu banding seribu. Dengan populasi 280 juta, artinya diperlukan 280 ribu dokter. Namun demikian, saat ini baru terpenuhi 170 ribu saja atau masih kurang 110 ribu.
Jika setahun lulusan fakultas kedokteran adalah 12 ribu, diperlukan waktu 10 tahun untuk mencapai rasio tersebut.
"Dari 280 juta jadi kita butuh 280 ribu dokter tapi kita sekarang baru 170 ribuan jadi masih kurang kan berapa tuh, 110 ribu. Produksi kita setahun 12 ribu, ini masih jauh sekali gapnya," kata Menkes selepas peluncuran Fakultas Kedokteran Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Sleman, DIY, Rabu (4/9/2024).
2. Dorong putra daerah di luar Pulau Jawa
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin di Unisa, Sleman, Rabu (4/9/2024). (IDN Times/Tunggul Damarjati)Budi bilang, Kemenkes sangat mendukung langkah Unisa di bawah naungan Muhammadiyah yang membuka fakultas kedokteran demi mengatasi masalah kekurangan SDM di bidang kesehatan ini. Ia berharap, Muhammadiyah bisa membuka fakultas kedokteran di kampus-kampus lainnya, terlebih di luar Pulau Jawa.
"Kalau saya juga boleh mohon kalau bisa orang-orang dari luar Jawa, penduduk-penduduk aslinya, putra daerah dari sana juga dibuat programnya agar lebih banyak lagi dokter-dokter putra daerah yang bisa kita diskusikan peran langsung," katanya.
Baca Juga: Dosen UNISA Jadi Kepala Fisioterapi Timnas Sepak Bola Garuda INAF
3. Muhammadiyah tutup kekurangan dokter spesialis
Ilustrasi Dokter Ahli (unsplash.com/usman-yousaf)Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir beranggapan jika upaya menjadikan bangsa menjadi sehat dan cerdas tak lepas dari gerakan pendidikan dan kesehatan yang tumbuh sejak awal masa KH. Ahmad Dahlan.
"Kesehatan sosial dan pemberdayaan dan lain sebagainya lahir dari etos Al-Maun yang menerjemahkan menjadi sistem rumah sakit, pelayanan sosial dan sebagainya," ungkapnya.
Dia mengungkapkan ketika Muhammadiyah dan Aisyiyah berjuang untuk bisa mendirikan fakultas kedokteran, Kemenkes turun tangan dengan memberikan rekomendasinya.
Bagi Haedar, ini adalah bentuk kepercayaan Menkes kepada Muhammadiyah dan Aisyiyah yang bisa membantu kemajuan di sektor kesehatan.
"Karena percaya Muhammadiyah dan Aisyiyah bisa, yang kedua karena ada tuntutan yang paling mendasar di mana jumlah dokter termasuk dokter spesialis yang jauh sangat kurang di Indonesia dan Muhammadiyah berkontribusi untuk itu," pungkasnya.
Dikutip dari Antara, Menkes Budi pernah berujar bila Indonesia sekarang ini masih kekurangan sekitar 29 ribu dokter spesialis. Masalah distribusi tenaga kesehatan sulit diatasi karena semua terpusat di Pulau Jawa.
Baca Juga: Cerita Anak Montir Bengkel Kuliah Gratis di Kedokteran UGM
