Mahfud: PTUN jangan Main-main Kabulkan Gugatan Uncle Usman
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengingatkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta agar tak coba-coba mengabulkan gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
Mahfud menekankan, Anwar Usman telah salah langkah melayangkan gugatan ke PTUN dalam hal agar yang meminta supaya pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dibatalkan. Selain itu juga Anwar juga ingin kembali menduduki jabatan Ketua MK.
1. Bukan ranah PTUN
calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD (IDN Times/Istimewa)Mahfud menjelaskan, PTUN hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang sifatnya konkrit, individual, dan final.
"Sedangkan keputusan MKMK (Majelis Kehormatan MK) ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional dewan etik," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di sebuan cafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2/2024) malam.
2. Wanti-wanti PTUN tak main-main
Hakim MK Anwar Usman gelar konferensi pers (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Dengan dasar itu pula, Mahfud mewanti-wanti PTUN Jakarta agar tak coba-coba atau main-main dengan mengabulkan gugatan Anwar yang tak lain adalah adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga paman cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka.
"Sehingga PTUN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan permohonan (Paman) Uncle Usman," tegas Mantan Ketua MK yang juga eks Menko Polhukam RI itu.
Baca Juga: Mahfud Sebut Ada Operasi Tandingi Gerakan Kampus Kritik Jokowi
3. Bandingkan dengan DKPP
calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD (IDN Times/Istimewa)Mahfud menyinggung perkara gugatan Anwar Usman ini untuk membandingkannya dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pelanggaran kode etik oleh KPU yang tidak mempengaruhi pencalonan Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.
"Sama dengan soal kasus Mahkamah konstitusi. Pembuatan keputusannya itu melanggar etika yang sangat berat, sehingga Mas Gibran lolos dengan cara melanggar etika, tetapi menurut konstitusi, oke, tetap jalan, tetapi yang dihukum adalah siapa-siapa yang melanggar," ucap Mahfud.
Baca Juga: Pakar UGM: Putusan DKPP soal Ketua KPU Langgar Etik Sangat Terlambat
