2. Amerika Serikat cuma punya belasan kementerian

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. (Dokumentasi tim media Mahfud)

Situasi ini jelas berbanding terbalik dengan negara sekelas Amerika Serikat yang cuma mempunyai belasan menteri dalam kabinetnya. Lembaga dengan tugas dan fungsi serupa dilebur atau dimampatkan ke dalam satu kementerian.

"Lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit di bawah menteri, semua menteri dikelompokkan," imbuhnya.

Baca Juga: Soal Teknologi Tanam Padi China, Ahli Ingatkan Kompleksitas Pertanian

3. Pernah usul kemenko dihapus

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Dokumentasi tim media Mahfud MD)

Menimbang berbagai macam hal, Mahfud mengaku bersama asosiasi pengajar hukum tata negara pada 2019 silam pernah merekomendasikan agar jumlah lembaga kementerian diperkecil.

Kata dia, asosiasi bahkan menyatakan lembaga kementerian koordinator (kemenko) tidak wajib ada dan sah-saja saja apabila dihapus alias ditiadakan.

"Kemenko dihapus aja tuh, enggak ada gunanya. (Tapi) karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet, saya perhalus. Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang," kata eks Menko Polhukam RI itu.

Alhasil, instansi kemenko masih bertahan hingga detik ini. Namun, ia menekankan bahwa lembaga ini ada demi meminimalisir praktik-praktik kotor dalam berbirokrasi.

"Akhirnya, rumusan begitu tapi semangatnya terus bukan bagi-bagi kekuasaan gitu, semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran, itu," pungkasnya.

4. Isu kementerian jadi 40

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai presiden-wapres terpilih oleh KPU. (www.instagram.com/@prabowo)

Pernyataan Mahfud itu sendiri muncul di tengah kabar yang menyebut jumlah kementerian akan ditambah dari 34 menjadi 40 di era calon presiden 2024 terpilih, Prabowo Subianto.

Hal tersebut tidak dibantah oleh elite Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, justru menilai sesuatu yang baik bila Prabowo menambah jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang. 

Di era pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin, jumlah menteri mencapai 34 orang. 

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya, juga gak ada masalah. Justru semakin banyak (menteri), semakin bagus. Itu dalam pandangan saya pribadi," ujar Habiburokhman, di Gedung Parlemen, Senayan pada Senin (3/5/2024). 

Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar sehingga membutuhkan banyak tenaga dalam pemerintahan untuk bekerja. Pria yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR itu membantah kabinet dengan banyak orang akan tidak gesit dalam bekerja. 

"Kalau gemuk dalam konteks fisik orang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar," tutur dia lagi. 

Baca Juga: Rencana Mahfud MD Setelah Gagal di Pilpres 2024