Pakar UGM: Kebijakan Larang Mudik Itu Bagus, Tapi Konsekuensinya Besar
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Pakar Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Ahmad Munawar menilai kebijakan pemerintah untuk melakukan pelarangan mudik mulai tanggal 24 April 2020 dirasa sangatlah bagus untuk menekan penyebaran COVID-19. Menurutnya, larangan mudik bisa mempercepat penyelesaian kasus COVID-19 di Indonesia.
Meski demikian, ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah ketika keputusan larangan mudik tersebut dikeluarkan. Salah satunya adalah memastikan masyarakat, khususnya yang kehilangan pekerjaan dan tidak mudik agar tidak kelaparan selama di perantauan.
Baca Juga: Awas, Perantau Nekat Mudik Bakal Kena Sanksi
1. Ekonomi akan terkena dampak cukup tinggi
Para pemudik di Pelabuhan Semayang Balikpapan (IDN Times/Hilmansyah)Munawar menjelaskan, alasan kenapa pemerintah baru memutuskan kebijakan larangan mudik dalam waktu dekat ini, karena memang banyak persiapan dan konsekuensi yang harus dipikirkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat. Dia memastikan, dengan adanya pelarangan mudik, ekonomi akan banyak terkena dampak.
"Pemerintah sudah mempersiapkan, bagaimana untuk mengatasi dampak itu, bagaimana untuk mendukung mereka yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa makan. Dampak dan biaya cukup tinggi, itu yang dipikirkan pemerintah sebelumnya," ungkapnya pada Selasa (21/4).
2. Bantuan sosial harus tepat sasaran
Ilustrasi pemberian bantuan. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanMunawar menjelaskan, ketika aturan larangan mudik disahkan, pemerintah paling tidak harus memikirkan dua hal. Pertama mereka yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa pulang ke rumah. Kedua, para pekerja angkutan umum yang tidak bisa narik lantaran tidak bisa keluar kota.
Kedua hal tersebut harus dipikirkan finansial serta kebutuhan makan dan minumnya sehari-hari, selama aturan tersebut diterapkan.
"Jadi dampaknya dari segi ekonomi yang harus dipikirkan dan memakan biaya banyak. bantuan sosial harus tepat sasaran," katanya.
3. Pemda juga harus perketat perbatasan agar tidak ada yang mencuri mudik
Ilustrasi (ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar)Menurut Munawar, meskipun sudah ada larangan mudik, dimungkinkan masih ada yang berusaha mencuri mudik. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus turun tangan dengan cara memperketat perbatasan dan menyediakan tempat isolasi di tempat tertentu jika ada yang mencuri mudik.
"Sebenarnya kalau angkutan semua sudah ditiadakan, kan kemungkinan mudik sangat kecil. Tapi (jika ada yang masih mudik) dimungkinkan melakukan isolasi di tempat tertentu. Selain itu, RT, RW juga harus segera mendata dan tidak memperbolehkan ke mana-mana bagi pendatang baru," paparnya.
Baca Juga: Pemkab Bantul Dirikan Pos untuk Pantau Pemudik yang Nekat Pulang
