Susul UGM dan UII, UMY Kritik Pemerintahan Presiden Jokowi
Sekretaris Dewan Guru Besar UMY, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, M.Si..(Dok.Humas UMY)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Kritikan sivitas akademika terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo erus bergulir. Kali ini Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyampaikan pesan dan imbauan moral kepada seluruh penyelenggara negara di Kampus UMY, Sabtu (3/2/2024).
Pernyataan sikap menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban.
Pernyataan yang dibacakan Guru Besar UMY, Akif Khilmiyah menyebut, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi di Indonesia setahun belakangan ini.
1. Desak Jokowi jalankan kewajibannya mewujudkan Pemilu dengan jujur dan adil
Dewan Guru Besar UMY, Prof. Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag.(Dok.Humas UMY)Prof. Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag. mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya demi mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Sebagai penyelenggara negara, Presiden dianggap oleh Dewan Guru Besar UMY melanggar konstitusi yang serius atas penyalahgunaan fasilitas negara dengan kewenangan yang dimilikinya.
“Kami menuntut para penyelenggara negara serta aparat hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Termasuk kepada lembaga peradilan yang harus mengedepankan independensi dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa serta pelanggaran selama proses Pemilu 2024 agar terlaksana secara jujur dan adil,” ujarnya Sabtu (3/2/2024). .
2. KPU, Bawaslu, DKPP serta seluruh organ di bawahnya diminta untuk independen
Ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)Akif selaku anggota dan mewakili Dewan Guru Besar UMY juga mengingatkan agar KPU, Bawaslu, DKPP serta seluruh organ di bawahnya untuk bersikap independen sebagai pelaksana Pemilu 2024.
UMY juga mendesak agar partai politik menghentikan praktik politik uang serta penyalahgunaan kekuasaan, dan lebih mengedepankan politik gagasan guna mengedukasi masyarakat dalam wawasan politik.
“Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, sehingga harus mulai bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia. Kami mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, beradab, jujur dan adil, demi menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi,” imbuh Guru Besar UMY bidang Ilmu Evaluasi Pendidikan ini.
Baca Juga: Petisi Bulaksumur: UGM Dorong Presiden Jokowi ke Jalur Demokrasi
3. Mengawal pemilu agar berjalan luber jurdil
Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, Gunawan Budiyanto.(IDN Times/Daruwaskita)Sekretaris Dewan Guru Besar UMY, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, M.Si. memandang fenomena yang terjadi atas pernyataan sikap dari beberapa perguruan tinggi lainnya menjadi pertanda adanya keprihatinan terhadap kondisi Indonesia akhir-akhir ini, yang tidak lepas dari kontestasi Pemilu 2024.
“Pengawalan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, jujur, adil, dan bermartabat juga menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi. Pernyataan sikap ini juga sebagai sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, karena perguruan tinggi wajib mengambil bagian untuk mencerdaskan masyarakat termasuk dalam konteks sosial dan politik,” ungkapnya.
Imamudin menegaskan bahwa Dewan Guru Besar UMY tidak menilai baik atau buruknya kinerja pemerintah, namun hanya ingin melihat apakah kiblat dari pemerintah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi.
Baca Juga: Sivitas Akademika UII Nyatakan Sikap: Indonesia Darurat Kenegarawanan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
