UGM Minta Presiden Jokowi Tidak Partisan pada Paslon
Sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024), (Dok. Humas UGM)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni, membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024). Petisi ini mengkritisi sikap Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jokowi harus netral, apa yang dilakukan sekarang ini back off. Jangan istilahnya menampakan diri sebagai misal partisan yang memihak pada satu paslon," ujar Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Agus Wahyudi.
1. Petisi Bulaksumur sebagai pengingat
Sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni berkumpul di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024), (Humas UGM)Agus menyebut Petisi Bulaksumur ini merupakan hasil dialog para guru besar, dosen, mahasiswa UGM yang cukup lama. Poin yang disampaikan dinilai murni dilandaskan atas rasa kekeluargaan yang saling mengingatkan satu dengan yang lain.
"Kami bicara dalam tataran keluarga, yang kita omongin keluarga sendiri. Kami mengingatkan dengan bahasa cinta, seperti ngomong dengan keluarga bahwa kamu perlu membaca suara rakyat ini," ujar Agus.
Saat disinggung kemungkinan publik akan menilai UGM condong ke salah satu paslon, Agus menyerahkan kepada publik. Menurutnya publik berhak untuk memikirkan apa saja.
Usai dibacakan di hadapan publik, Petisi Bulaksumur rencananya akan disampaikan ke Jokowi. Meski begitu, ia meyakini Presiden seharusnya sudah mengetahui isi petisi tersebut melalui pemberitaan media.
2. Pemakzulan Jokowi tidak menjadi pilihan
Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Selasa (30/1/2024). (Instagram.com/kemensetneg.ri)Agus mengatakan pihaknya lebih memilih untuk mengkritisi Jokowi melalui Petisi Bulaksumur, alih-alih melakukan pemakzulan. Dijelaskannya, ada dua alasan pemakzulan Jokowi tidak jadi pilihan.
"Pertama-tama, karena Pemilu sudah dekat. Kedua, misal kalau kita ide pemakzulan itu kecuali presiden melakukan tindakan menindas yang sangat brutal dan atau melakukan betrayal penghianatan bangsa dan negara, kami punya alasan untuk itu," ujar Agus.
Agus menyebut apa yang dilakukan presiden saat ini masih pada batas domain politik, melanggar prinsi-prinisp demokrasi. "Kecenderungannya gitu, gak ada alasan untuk meneriakkan pemakzulan," ucap Agus.
Baca Juga: Petisi Bulaksumur: UGM Dorong Presiden Jokowi ke Jalur Demokrasi
3. Opsi turun ke jalan tidak dipilih
Sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni berkumpul di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024), (Humas UGM)Agus menambahkan opsi turun ke jalan juga tidak dipilih, karena alasan tertentu. Menurutnya hal yang harus dilakukan saat ini adalah memperkuat kelembagaan politik. Institusi politik, seperti DPR, lembaga pengadilan, lembaga eksekutif termasuk Presiden harus dipastikan menjalankan fungsinya dengan baik.
"Jadi kalau jalanan yang jadi penekan, itu pertanda gak baik. Itu yang terjadi di Pakistan. Kelompok tertentu yang gak puas akan menekan pemerintah di jalan itu gak sehat. Yang harus kita perkuat lembaga-lembaga politik punya kapasitas untuk membaca suara rakyat, konstituen dan memperjuangkannya di parlemen melalui jalan demokratik," ujar Agus.
Baca Juga: Profil Prof Koentjoro, Guru Besar UGM Pembaca Petisi Bulaksumur