PBB Dorong Jembatani Kesenjangan Digital Pria dan Perempuan
Perwakilan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Valerie Julliand. (Dok. Fisipol UGM)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Perwakilan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Valerie Julliand, menyoroti pentingnya mendobrak stereotip, bias, dan hambatan struktural dalam mewujudkan kesetaraan gender. Salah satu yang diupayakan adalah menutup kesenjangan dalam akses dan keterampilan digital.
Hal tersebut disampaikan Valerie Julliand saat memberikan kuliah umum tentang ketidaksetaraan gender yang semakin meningkat, termasuk kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan. Tema yang diangkat dalam diskusi bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM tersebut yaitu 'DigitALL: Inovasi dan teknologi untuk kesetaraan gender'. Kegiatan tersebut juga dilangsungkan dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional.
1. Masih ada ketimpangan antara pria dan wanita
Ilustrasi Wanita-Pria (IDN Times/Arief Rahmat)Di Indonesia, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, secara nasional, persentase lulusan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) di perguruan tinggi masih rendah yaitu 32 persen, dan didominasi oleh lulusan laki-laki. Menurut UNESCO, 61 persen perempuan mempertimbangkan stereotip gender saat mencari pekerjaan. Sebanyak 50 persen perempuan tidak tertarik untuk bekerja di bidang STEM karena dominasi pria.
Sementara itu, secara global, pria 21 persen lebih sering online dibandingkan perempuan. Di industri teknologi, pria lebih banyak daripada perempuan dengan perbandingan dua banding satu. Pada bidang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), perbandingannya lebih buruk lagi, yaitu lima banding satu.
2. Upaya mengurangi ketimpangan
Ilustrasi Emansipasi Wanita (IDN Times/Mardya Shakti)Untuk mengatasi masalah ini, PBB menyerukan tindakan di beberapa bidang, termasuk menutup semua kesenjangan dalam akses dan keterampilan digital. Menghilangkan hambatan sistemik dan mendukung partisipasi dan kepemimpinan perempuan dan anak perempuan dalam pendidikan dan karier STEM, menciptakan teknologi yang memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, dan mengatasi kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi.
"Sistem PBB di Indonesia bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyediakan akses ke pengembangan keterampilan kewirausahaan
digital. Memperkuat dan mendorong lingkungan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mempromosikan perempuan dan anak perempuan dalam STEM dan inkubator inovasi, dan terus menerus menumbuhkan para pejuang perubahan," kata Julliand, Selasa (7/3/2023).
Baca Juga: Psikolog UGM Flexing Tunjukkan Harga Diri Seseorang Lemah
3. Tiga konsen Fisipol UGM
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM, Wawan Mas'udi. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).Dekan FISIPOL, Wawan Mas'udi mengatakan pihaknya ingin mengucapkan terima kasih kepada UNRC Indonesia sudah datang ke FISIPOL UGM. "FISIPOL UGM memiliki triple concern, kami sebut Triple Disruptions, yaitu COVID-19, isu perubahan iklim, dan transformasi digital (Revolusi Digital). Merupakan suatu kesenangan bagi kami, dan kami sangat terbuka terhadap peluang-peluang lain yang dapat mengantarkan kami pada kerja sama dan kolaborasi di masa mendatang,” kata Wawan.
Kuliah umum ini diselenggarakan dengan dukungan dari Fisipol, Global Engagement Office, dan Centre for Digital Society (CfDS). Sebagai bagian dari kunjungannya ke Yogyakarta. Julliand juga mengunjungi beberapa program yang didukung oleh PBB, misalnya, proyek startup yang dipimpin oleh perempuan, disebut Banoo, yang membantu para petani ikan untuk mengurangi risiko operasi mereka melalui sistem otomasi dan platform yang menghubungkan mereka dengan pemasok benih ikan berkualitas tinggi. Aplikasi web/mobile ini memungkinkan petani untuk memantau seluruh proses melalui dashboard.
Baca Juga: CfDS UGM: Pemilu 2024 Masih Terancam Praktik Buzzer Politik
