Menuju Fase Endemik tapi Kasus Covid-19 Naik, Ini Komentar Kemenkes
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong masyarakat bersiap menuju fase endemi. Walau angka Covid-19 naik dalam beberapa waktu terakhir, Kemenkes mengklaim hal itu tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Secara garis besar intinya kami memonitor, koordinasi kondisi tiap hari. Bahkan tiap minggu kita lakukan rapat memonitor sampai akhir tahun seperti apa, kita dorong masyarakat kita ini menuju endemi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa, ditemui seusai Peringatan Hari Kesehatan Nasional, di Kompleks Kepatihan, Selasa (15/11/2022).
1. Vaksinasi booster pertama di Indonesia baru mencapai 40 persen
Pemerintah mendorong protokol kesehatan (prokes) hingga vaksinasi terus didorong untuk dilakukan. “Kita dorong masyarakat untuk tetap lakukan prokes, pakai masker, hidup sehat, imunisasi termasuk booster sehingga imun kita tercipta,” ujar Kunta.
Angka vaksinasi menurut data Kemenkes secara nasional dinilai cukup baik. "Hanya saja untuk booster perlu didorong lagi. Vaksinasi rate kita sudah ada 440 juta, terutama satu dan dua. Booster yang belum (tinggi), baru kita tingkatkan sekarang. Baru sekitar 40 persen,” ucapnya.
2. Kesadaran untuk menjaga diri
Mencegah penyebaran Covid-19, selain vaksinasi booster dan kesadaran melakukan prokes, kesadaran diri sendiri jika sedang sakit harus ditanamkan. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat.
“Kita ingin masyarakat ikut booster, kemudian prokes menjalankannya dengan baik. Kesiapan bagaimana kita menjaga diri sendiri, kalau kita sakit ya isolasi mandiri. Jangan kemana-mana, ini kesadaran bersama yang dibangun,” ujar Kunta.
Baca Juga: PHRI Optimis Reservasi Hotel di Jogja Tak Terpengaruh COVID-19
3. Sri Sultan sebut warga Jogja yang terkena Covid-19 didominasi OTG
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penanganan Covid-19. Menurut Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pemda DIY mengatakan kebijakan di Jogja tidak selalu mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Kami tidak bisa bertentangan dengan pemerintah pusat. Tiga hari lalu kami tandatangani, tidak ada sesuatu yang strategis memperketat aktivitas masyarakat, nggak ada ya,” ucap Sultan.
Sultan menyebut untuk kondisi Covid-19 di DIY, rata-rata orang yang terkena Covid-19 saat ini adalah Orang Tanpa Gejala (OTG), sehingga para pasien cukup melakukan isolasi mandiri di rumah. “Mayoritas OTG 3-4 hari sembuh,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Naik, Kawasan Wisata di Jogja Tetap Dibuka