Menteri ATR/BPN Minta Jangan Asal Gusur Tanah di IKN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut bakal ada percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia akan memastikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan IKN.
"Kemarin saya baru diundang secara khusus oleh Presiden Jokowi dan Menteri terkait secara terbatas. Kami membahas perkembangan progres IKN, dan sejumlah project strategis nasional lainnya," ujar AHY seusai mengisi Kuliah Umum di STPN, Kamis (25/4/2024).
1. Butuh kepastian hukum
Pembangunan KIPP IKN (IDN Times/Ervan)Dari pertemuan tersebut AHY menyebut, semuanya sepakat akan dilakukan percepatan. Pasalnya investasi akan bergerak jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas hak tanah.
"Dari sisi ATR/BPB harus meyakinkan lahan yang akan digunakan untuk bisnis, untuk pengembangan usaha. Termasuk juga properti lain harus diyakinkan dulu clear and clear lahan," kata AHY.
2. Tekankan tidak boleh asal gusur
Desain Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) di IKN. (dok. Kementerian PUPR)AHY menekankan jika ada pelepasan kawasan hutan harus dilakukan pengecekan dahulu, apakah terdapat warga yang menduduki lokasi tersebut, sehingga harus diselesaikan.
"Tidak boleh asal gusur. Nah kita ingin pendekatan itu humanis, tidak ingin ada bentrokan yang terjadi di lapangan, karena pada akhirnya kita mengutamakan masyarakat kita sendiri, apalagi mereka yang menghuni cukup lama di suatu daerah," ucap AHY.
Baca Juga: IKN Bakal Jadi Smart City, Model Pertumbuhan Kota di Indonesia
3. Keseimbangan pembangunan dan aspek sosial
Proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). (IDN Times/Vadhia Lidyana)AHY menambahkan pemerintah memiliki tujuan besar pembangunan yang harus dijaga dan dikawal, sehingga perlu adanya keseimbangan antara aspek sosial dan pembangunan.
"Kita menyeimbangkan antara mempercepat pertumbuhan dan pembangunan tadi, termasuk infrastruktur, tetapi juga tidak mengesampingkan aspek keadilan sosial, dan keberpihakan kita pada rakyat kecil. Ini jadi kekuatan sekaligus tantangan kementerian ATR/BPN," ucapnya.
Baca Juga: Filosofi Sayur Lodeh Kluwih, Makanan Wajib Ada di Keraton Jogja