Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Kondisi Demokrasi Indonesia Terkini
Aksi Koalisi Masyarakat Sipil di Tugu Golong Gilig, Kamis (1/2/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Koalisi masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerukan kegelisihan terkait demokrasi di Indoesia saat ini. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung menyoroti ancaman kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) hingga sentil calon presiden yang dinilai pelanggar HAM.
"Hari ini koalisi masyarakat sipil di Jakarta, Jogja, di Malang dan berbagai kota secara serentak akan membacakan deklarasi dalam menyikapi situasi politik Indonesia hari ini. Mulai dari bagaimana ancaman kecurangan Pemilu, pengkhianatan terhadap demokrasi," ujar Salah satu aktivis, Okky Puspa Madasari di Tugu Golong Gilig Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).
1. Masih ada korban pelanggaran HAM
Aksi Koalisi Masyarakat Sipil di Tugu Golong Gilig, Kamis (1/2/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)Okky menyebut aksi ini juga sebagai wujud menyuarakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para korban pelanggaran HAM. Aksi yang berbarengan dengan Aksi Kamisan ini ditegaskan Okky tidak hanya terjadi menjelang Pemilu.
"Tapi selalu menjadi perjuangan sepanjang masa, dari teman-teman korban agar terus mengingatkan siapapun nanti yang terpilih bahwa masih ada hutang besar untuk penegakan keadilan bagi korban. Tentu saja jangan sampai kita memilih Capres yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia," kata Novelis perempuan itu.
2. Sentil calon Presiden pelanggar HAM
Aksi Koalisi Masyarakat Sipil di Tugu Golong Gilig, Kamis (1/2/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)Okky menegaskan Aksi Kamisan bukan aksi 5 tahunan menjelang Pilpres. Jikapun membesar aksi ini jelang Pilpres, menurutnya karena ada kandidat pelanggar HAM yang terus mencalonkan diri pada kontestasi Pilpres.
"Ini aksi setiap hari Kamis, sepanjang tahun dan ujungnya sudah ke-300. Kenapa ini terlihat membesar menjelang pipres 5 tahun sekali karena memang ada kandidat yang terlibat dalam pelanggaran HAM terus mencalonkan diri. Jadi ketika si kandidat terus nyapres sudah sewajarnya suara kita untuk menolak semakin besar, jangan sampai dia yang jelas-jelas terlibat perlanggaran HAM dipilih menjadi prsiden Indonesia," ujar Okky.
Baca Juga: Sivitas Akademika UII Nyatakan Sikap: Indonesia Darurat Kenegarawanan
3. Apresiasi sikap akademisi kampus yang kritis
Aksi Koalisi Masyarakat Sipil di Tugu Golong Gilig, Kamis (1/2/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)Okky juga angkat bicara terkait dunia pendidikan yang mulai bersuara mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pilpres 2024. Meski sedikit terlambat, menurutnya langkah sejumlah akademisi di lingkungan kampus menjadi satu langkah yang besar.
"Walaupun ini sedikit terlambat tapi ini sebuah langkah besar dalam perjuangan kita untuk terus memelihara demokrasi di Indonesia. Ini jadi tekanan yang saya pikir punya dampak besar yang semoga akan juga mempengaruhi sikap pemilih bahwa ada yang tidak benar situasi Indonesia hari ini," ungkap Okky.
Baca Juga: Petisi Bulaksumur: UGM Dorong Presiden Jokowi ke Jalur Demokrasi
