KKP Dorong untuk Utamakan Ekologi Dibanding Pariwisata
Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong untuk mengutamakan ekologi dibanding pariwisata. Ekologi perlu menjadi perhatian utama, untuk kepentingan keberlanjutan.
"Ekologi gak ada toleransi sebenernya," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, disela Rapat Kerja Teknis Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, di Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (6/3/2024).
1. Utamakan ekologi dibanding wisata
Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono (kirii). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)Trenggono mencontohkan jika habitat tukik dipindah dari tempat biasanya, dan diganti untuk pariwisata, akan berdampak buruk. Diungkapkannya hal tersebut akan merusak kehidupan dari tukik.
"Ketika berebut tekanan ekonomi, pariwisata, di situ pasti rusak. Pariwisata yang harus digeser. Kalau ini diabaikan, kalau semua berpacu ekonomi, hanya soal waktu, ekosistem atau ekologi rusak. Kalau rusak, selesai sudah," ungkap Trenggono.
2. Ekonomi biru untuk penyeimbang
ilustrasi laut (pixabay.com/sorcel)Trenggono juga menyinggung soal ekonomi biru. Menurutnya ekonomi mesti dilihat secara komperhensif. Ekonomi biru menyeimbangkan ekologi dan ekonomi. "Ekonomi biru balancing antara ekologi dan ekonomi," ujar Trenggono.
Dicontohkannya seperti upaya konservasi, harus dilakukan dengan baik, karbon yang ada terukur. Lalu dari ikan sendiri, jika laut bersih ikan bebas kadar merkuri, bebas kadar mikro plastik. "Kalau itu terjadi, value berlipat-lipat, daripada suplai yang ada," ucap Trenggono.
Baca Juga: Cegah Penyelundupan Lobster, Indonesia Buka Peluang Kerja Sama Vietnam
3. Butuh dukungan berbagai infrastruktur
ilustrasi laut (pexels.com/Belle Co)Trenggono mengungkapkan untuk mewujudkan ke arah ekonomi biru perlu dukungan berbagai infrastruktur. Seperti pembangunan underwater drone, diharap segera terimplementasi, kapal pengawas yang bisa memonitor kondisi bawah laut.
"Kalau implementasi cepat, media, siapapun bisa mengakses situasi kelautan kita. Menuju kesana lumayan tidak mudah, harusnya dalam 2-3 tahun ke depan kalau konsisten dengan kebijakan ini, bisa jalan," kata Trenggono.
Baca Juga: Menteri KKP Sebut Ikan di Indonesia Cukup untuk Makan Siang Gratis
