Forum Cik Di Tiro Tabur Bunga di Gedung Agung, Demokrasi Dinilai Mati
Aksi tabur bunga di depan Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (15/1/2024). (Dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Forum Cik Di Tiro menggelar aksi tabur bunga sebagai bentuk matinya demokrasi saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di depan Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (15/1/2024).
Forum Cik Di Tiro memulai aksinya dengan long march dari Gedung Muhammadiyah, Jalan Ahmad Dahlan Yogyakarta ke Gedung Agung dengan membawa poster Presiden Jokowi dengan tulisan 'Takziyah Demokrasi Atas Matinya Adab Demokrasi, Penegakan HAM, dan Keadilan Agraria'.
1. Demokrasi warisan reformasi dinilai mati
Inisiator Forum Cik Ditiro, Prof. Masduki (kanan). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)Insiator Forum Cik Di Tiro, Prof. Masduki menilai saat ini kebebasan berekspresi menjadi sesuatu yang mahal. Hal tersebut menjadi wujud matinya demokrasi yang menjadi warisan reformasi.
"Adanya kematian demokrasi. Demokrasi itu warisan reformasi kita. Kita sudah memilih demokrasi sebagai pintu masuk untuk kesejahteraan masyarakat, tapi justru sekarang mengalami krisis luar biasa," ungkap Prof. Masduki.
2. Semangat forum untuk merawat demokrasi substansial
Ilustrasi demokrasi dan kebebasan berpendapat (Pixabay/Wokandapix)Prof. Masduki menegaskan gerakan Forum Cik Di Tiro merupakan forum non partisan, tidak terafiliasi dengan salah satu paslon yang berkontestasi. Semangat forum untuk merawat demokrasi substansial. "Dimana sekarang ini mengalami bukan hanya pembusukan, tapi kematian (demokrasi). Yang melakukan justru bukan warga biasa, tapi bagian dari penguasa utama kita," kata Prof. Masduki.
Prof. Masduki berpandangan parpol tidak bisa diharapkan, termasuk ormas telah mengalami konflik kepentingan. Sementara perguran tinggi juga sulit karena terdapat mekanisme kontrol dari kementerian. "Satu-satunya yang bisa adalah masyarakat sipil dan kita masih punya itu," ujarnya.
Baca Juga: Forum Cik Di Tiro Sebut Terjadi Musim Gugur Demokrasi di Era Jokowi
3. Soroti permasalahan HAM dan PSN yang dipaksakan
Direktur eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid ketika berada di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada 7 September 2023. (IDN Times/Santi Dewi)Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid menyoroti berbagai permasalahan HAM yang selama pemerintahan Jokowi. Momentum ini sebagai kongres para penyintas yang mengalami ketidakadilan, seperti ketidakadilan agraria hingga politik.
"Ini penting untuk mengonsolidasikan seluruh permasalahan HAM yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Apa benar selama pemerintahan Jokowi tidak melakukan pelanggaran HAM gitu. Itu bisa tercermin di dalam kongres para penyintas pemerintahan Jokowi ini. Entah kebijakan di Wadas, itu kan proyek strategis nasional yang sangat dipaksakan," kata Usman.
Usman juga menyorot berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang dinilainya dipaksakan, seperti PSN di Rempang, di Papua. "Di Halmahera untuk nikel, di Morowali untuk nikel seluruhnya hampir dipaksakan," ujar Usman.
Baca Juga: Polisi Tetapkan Guru Konten Kreator SD Yogyakarta Jadi Tersangka