Depo Plumpang Terbakar, Pertamina Tak Terapkan Standar Internasional
Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang (IDN Times/Margith Juita Damanik)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Kebakaran di Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Plumpang di Jakarta Utara diduga disebabkan tidak diterapkannya standar internasional.
Dugaan tersebut diungkapkan Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Ia menilai tidak ada perhatian khusus dari Pertamina, hingga menyebabkan kejadian kebakaran berulang.
Diketahui Depo Pertamina Plumpang pernah mengalami kebakaran pada Januari 2009. Kejadian kedua terjadi pada Mei 2017, dan ketiga kalinya pada tahun ini, pada Jumat (3/3/2023) malam.
Akibat kejadian di tahun 2023 mengakibatkan 17 orang meninggal. "Ini merupakan kebakaran yang paling besar dan menurut saya paling dahsyat, karena merenggut nyawa rakyat dalam jumlah yang besar, 17 orang," kata Fahmy, Sabtu (4/3/2023).
1. Pertamina dinilai tidak punya komitmen
Dampak kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). (IDN Times/Irfan Fathurohman)Fahmy juga menyebut peristiwa kebakaran yang berulang ini dapat dilihat Pertamina tidak punya komitmen. Ia menduga penyebab kebakaran ini karena tata kelola dan sistem keamanan yang diterapkan Pertamina tidak menggunakan standar internasional. Dalam standar internasional itu harusnya targetnya zero accident tidak ada kecelakaan.
"Kedua lokasi di Plumpang itu sudah berbaur dengan kawasan penduduk dengan jarak yang amat dekat. Kemudian itu juga menggunakan pipa. Nah begitu sumbernya terbakar kemudian langsung dengan mudah ke pipa-pipa tadi, dan itu menyambar ke perumahan penduduk dan menimbulkan korban tadi," ujarnya.
2. Ada dua solusi mencegah kebakaran berulang
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. (Istimewa/UGM).Ada dua solusi menurut Fahmy yang bisa dilakukan oleh Pertamina. Pertama memindahkan Depo ke lokasi yang jauh lebih aman, paling tidak 5 kilometer dari lokasi permukiman penduduk. Kedua, Pertamina harus mau dan punya komitmen untuk menerapkan tata kelola dan sistem keamanan yang menggunakan standar internasional
"Ketiga, harus ada audit secara reguler yang harus dilakukan oleh Kementerian ESDM. Kalau ketiga ini tidak dilakukan, tahun depan akan terjadi lagi kebakaran. Untuk melakukan pemindahan dan standar internasional memang butuh biaya, dan barang kali Pertamina menahan diri agar tidak keluar biaya tadi," ucap Fahmy.
Baca Juga: Pengamat Ekonomi Energi UGM Desak Direktur Utama Pertamina Mundur
3. Suplai tak masalah, prioritas penanganan korban
Kondisi Markas PMI Jakarta Utara, salah satu lokasi pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Dampak kebakaran ini untuk segi pasokan BBM, menurut Fahmy tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Ia meyakini pasokan Pertamina masih cukup, dengan menggunakan Depo lain yang ada untuk memasok SPBU.
Terpenting menurut Fahmy saat ini adalah menangani para korban kebakaran ini. "Pasokan tidak ada masalah, dari pengalaman sebelumnya. Tapi, korban itu yang menjadi prioritas utama (penanganan)," ujar Fahmy
Baca Juga: Pertamina Pastikan Depo Plumpang Sudah Kembali Beroperasi
