Civitas Academica UGM Keluarkan Pernyataan Sikap Kampus Menggugat
Kampus Menggugat. (Dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan pernyataan sikap melalui gerakan Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi di Balairung UGM, Selasa (12/3/2024). Para dosen, guru besar dan mahasiswa tersebut menyerukan tiga tuntutan.
Hadir dalam pernyataan sikap tersebut di antaranya guru besar UGM, Prof. Koentjoro, Prof. Budi Setiadi Daryono, Prof. Wahyudi Kumorotomo, Prof. Sigit Riyanto. Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, dan salah satu dosen Fakultas Hukum, Zaenal Arifin Mochtar.
Tidak hanya akademisi dari lingkup UGM. Sejumlah akademisi dari kampus lain juga hadir seperti, Rektor UII, Prof. Fathul Wahid dan Rektor Universitas Widya Mataram, Prof. Edy Suandi, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, serta sejumlah seniman dan budayawan.
1. Mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak
Gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Yosafat Diva Bagus)Prof. Budi Setiadi Daryono yang membacakan pernyataan sikap menyebut civitas akademica UGM melalui gerakan Kampus Menggugat, mengundang para civitas academica dan alumni di tiap universitas dan elemen masyarakat sipil untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir.
"Universitas adalah benteng etika, dan akademisi adalah insan ilmu pengetahuan yang bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keadaban (civility), dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Inilah momentum kita sebagai warga negara melakukan refleksi dan evaluasi terhadap memburuknya kualitas kelembagaan di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Reformasi 1998, adalah gerakan rakyat untuk mengembalikan amanah konstitusi, setelah terkoyak oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di masa Orde Baru. Namun, pendulum reformasi berbalik arah sejak 17 Oktober 2019 yang ditandai revisi UU KPK dan diikuti pengesahan beberapa UU lain yang dipandang kontroversial, antara lain UU Minerba, UU Cipta Kerja.
"Pelanggaran etika dan konstitusi meningkat drastis menjelang Pemilu 2024 dan memperburuk kualitas kelembagaan formal maupun informal. Kemunduran kualitas kelembagaan ini menciptakan kendala pembangunan bagi siapapun presiden Indonesia 2024-2029 dan selanjutnya. Konsekuensinya, kita semakin sulit untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, yang membayang justru adalah Indonesia Cemas," lanjutnya.
2. Etika dan kebebasan mimbar harus ditegakkan
Massa aksi Gejayan Kembali Memanggil ditutup dengan aksi teatrikal, orang dengan topeng berwajah Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dipancung, di Jalan Gejayan, Caturtunggal, Depok, Senin (12/2/2024). (IDNTimes/Herlambang Jati)Prof. Budi menyebut konstitusi memberikan amanah eksplisit kepada warga negara Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun peradaban, menjaga keberlanjutan pembangunan, lingkungan hidup, dan menegakkan demokrasi. Akademisi menjalankan tugas konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tugas ini hanya dapat dilakukan ketika etika dan kebebasan mimbar ditegakkan.
Kualitas kelembagaan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Negara-negara yang merdeka dan berkembang menjadi negara maju, adalah negara yang dengan sadar melakukan reformasi untuk memperbaiki kualitas kelembagaannya. "Pelanggaran etika bernegara oleh para elite politik, akan mudah dicontoh berbagai elemen masyarakat. Hal ini mengancam kelangsungan berbangsa dan bernegara, dan menjauhkan Indonesia sebagai negara hukum," ucapnya.
Baca Juga: Petisi Bulaksumur: UGM Dorong Presiden Jokowi ke Jalur Demokrasi
3. Tiga poin seruan kampus menggugat
Kampus Menggugat. (Dok. Istimewa)Prof. Wahyudi Kumorotomo melanjutkan civitas academica UGM, melalui gerakan moral Kampus Menggugat, menyerukan pertama, universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah indenpenden yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar dan penelitian ilmiah. "Kedua, segenap elemen masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ormas sosial keagamaan, pers, NGO, CSO, tidak terkooptasi, apalagi menjadi kepanjangan tangan pemerintah," ujarnya.
Ketiga, para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi. Kemudian, menegakkan supremasi hukum dan memberantas segala macam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tanpa menolerir pelanggaran hukum, etika dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tak membiarkan negara dibajak oleh para oligark dan para politisi oportunis yang terus mengeruk keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat
pada umumnya. "Sebagai akademisi yang memahami hak dan tanggungjawab konstitusional, kami mengetuk nurani segenap elemen masyarakat untuk bersinergi membangun kembali etika dan norma yang terkoyak dan mengembalikan marwah konstitusi yang dilanggar. Apa yang kita perjuangkan saat ini akan menentukan Indonesia yang akan kita wariskan kepada generasi anak-cucu," tutupnya.
Baca Juga: Sri Mulyani dan Retno Marsudi Jadi Pembicara Ramadan di Kampus UGM