Apindo DIY Minta Penetapan Upah Minimum Melihat Kondisi Usaha
Ilustrasi Pengusaha/Wirausahawan (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times -Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 naik 7,65 persen atau naik Rp140.866,86, menjadi Rp1.981.782,39 dari tahun sebelumnya.
Dewan Pengupahan Provinsi merekomendasikan besaran UMP berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan memperhatikan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas serta mempertimbangkan saran dari unsur akademisi.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Apindo DIY) menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang telah ditetapkan masih wajar. Meski begitu, Apindo DIY juga meminta pengertian pemerintah maupun buruh dengan iklim usaha yang ada.
1. Masih wajar, tapi pertimbangkan Covid-19
ilustrasi infeksi virus corona COVID-19 (IDN Times/Mardya Shakti)Ketua Apindo DIY, Boentoro mengungkapkan kenaikan UMP DIY tahun 2023 sebesar 7,65 persen masih masuk akal. Namun ia juga meminta untuk melihat kondisi dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya. "Sebetulnya yang kami kehendaki Pak Gubernur melihat kenyataan bahwa perekonomian Yogyakarta baru bangkit. Nah tentunya selama dua tahun, dari 2020 sampai 2022 banyak usaha yang terpaksa tutup," kata Boentoro.
Pemerintah Pusat sebelumnya juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Pada aturan tersebut disebut kenaikan UMP pada tahun 2023 maksimal 10 persen. Nantinya, UMP tersebut juga menjadi acuan juga untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK).
2. Melihat skala usaha
Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)Menurut Boentoro, pandemi Covid-19 yang sudah terjadi dua tahun lebih, terakumulasi menjadi beban pelaku usaha. Sehingga, iklim usaha di DIY belum bisa bangkit sepenuhnya. Menurutnya kenaikan UMP 2023 tersebut harus diperhitungan dengan kondisi iklim usaha yang terdampak Covid-19.
Selain itu, Boentoro mengungkapkan kenaikan UMP ini harus memperhatikan skala usaha yang ada. Untuk perusahaan menengah hingga besar, bisa memenuhi. Namun, untuk UMKM dirasa akan membebani. "Dengan kenaikan sekarang. Per hari kan hampir Rp100.000 (upah yang diberikan). Kalau toko kecil apa tentu untung bisa Rp100.000 per harinya?," ujar Boentoro.
Baca Juga: UMP DIY 2023 Diumumkan, Besaran Upah Naik Rp140.866,86
Baca Juga: Bahas Kenaikan UMK, Bupati Sleman Janji akan Hati-hati
3. Tuntutan buruh
Ilustrasi buruh, pekerja (IDN Times/Arief Rahmat)Terkait tuntutan buruh yang meminta UMP di atas Rp4 juta, Boentoro menyebut sebenarnya pengusaha senang jika bisa menggaji karyawan dengan nominal yang besar. Namun kembali lagi Boentoro mengungkapkan penentuan upah ini harus sesuai dengan kondisi usaha, hingga pekerjaan yang dilakukan buruh.
Diketahui dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY) menolak kenaikan UMP 2023 yang tidak signifikan. "MPBI DIY menolak UMP DIY 2023 yang ditetapkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X," ujar Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan.
Baca Juga: MPBI DIY Tolak Kenaikan UMP 2023: Tidak Signifikan
