Mendikbud Hapus UN, Komisi X Pertanyakan Kematangan Program Nadiem
Anggota Komisi X DPR RI, Esti Wijayati. IDN Times/Daruwaskita
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menetapkan empat program baru sebagai pembelajaran nasional yang disebut kebijakan Merdeka Belajar. Empat program baru itu terdiri dari Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Namun, program baru yang dicanangkan Nadiem itu masih menjadi pertanyaan besar bagi Komisi X DPR RI, khususnya terkait dengan penghapusan UN yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan diganti dengan asesmen kompetensi minimun dan survei karakter.
Baca Juga: 4 Program Pembelajaran Nasional Nadiem Makarim, Soroti UN dan Zonasi
1. Dari awal PDI Perjuangan mendorong UN dihapus
(Ilustrasi siswa ikuti ujian nasional) IDN Times/Aan PranataSalah satu yang mempertanyakan penghapusan UN oleh Menteri Nadiem dari Komisi X DPR RI adalah MY Esti Wijayati yang juga politisi PDI Perjuangan dari Dapil pemilihan DI Yogyakarta. Esti mengaku PDI Perjuangan sejak awal menolak UN karena fasilitas yang ada di masing-masing sekolah sangat berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya sehingga ada kesenjangan ketika UN diterapkan.
"Kebijakan UN dihapus itu harapan PDI Perjuangan. Hanya ketika sebuah program kegiatan yang dilaksanakan begitu panjang dan dilaksanakan begitu lama dengan berbagai kebijakan yang selama ini dilaksanakan Kemendikbud tiba-tiba diubah dalam tempo satu tahun, maka kami (anggota Komisi X) akan mempertanyakan dahulu secara detail konsep apa yang akan dipakai Pak Nadiem untuk menggantikan UN?" kata Esti di sela acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Penataan Kewenangan MPR di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Rabu malam (11/12).
2. Akan korek konsep matang Menteri Nadiem usai UN dihapus
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di sela Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan se-Indonesia (IDN Times/Margith Juita Damanik)Menurut Esti, Komisi X sudah berkali-kali menyarankan harus ada cetak biru pendidikan sehingga nanti jelas langkah-langkah ke depannya seperti apa.
"Kalau Pak Nadiem mau hapus UN akan kita sambut baik, tapi harus ada catatannya nih. Sampaikan dulu kepada kita (Komisi X), langkah yang akan ditempuh, perencanaannya seperti apa? Memakan berapa lama dan apakah sudah siap?" ujarnya.
Esti menegaskan tidak mudah mengubah sistem yang telah berlangsung puluhan tahun apalagi mengubah jutaan anak atau siswa yang selama ini dididik Kemendikbud sehingga konsep yang ditawarkan jangan konsep coba-coba.
"Apa iya Pak Nadiem baru mimpin 2 bulan sudah punya konsep yang matang? Pesannya jangan coba-coba, apalagi kebijakan (UN) sudah berlangsung puluhan tahun. Kalau saya silakan bapak hapus UN karena kami juga punya keinginan menghapus UN tetapi ketika kegiatan berjalan (UN) dan langsung diganti, saya tidak percaya punya konsep yang matang untuk pendidikan ke depan dari Pak Nadiem," tuturnya.
Lebih jauh, Esti mengatakan saat Kemendikbud menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pihaknya sudah diingatkan tidak mungkin dilaksanakan serentak di tanah air dan sampai sekarang belum bisa dilaksanakan semua.
"Makanya Kamis siang (12/12) ketika Komisi X bertemu dengan Mendikbud akan kita kejar UN yang akan dihapus dan diganti konsep lain untuk menentukan kelulusan siswa," terangnya.
3. Perubahan kuota sistem zonasi sesuai catatan Komisi X
Kemdikbud RISementara terkait perubahan kuota pada sistem zonasi yang berubah menjadi zonasi 50 persen, afirmasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) 15 persen, perpindahan 5 persen dan sisanya jalur prestasi 30 persen hal tersebut sudah menjadi catatan dari Komisi X sebelum Pak Nadiem menjabat.
"Ya itu penambangan kuota untuk jalur prestasi seperti keinginan Komisi X," ujarnya.
Baca Juga: Penghapusan UN Dikritik Jusuf Kalla, Ini Pembelaan Nadiem Makarim
