Haedar Nashir: Harus Legawa Jika Tak Diberi Amanat Rakyat
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (IDN Times/Daruwaskita)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bantul, IDN Times - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan dalam Pilpres 2024 ada yang akan memperoleh mandat rakyat dan ada yang tidak. Ia berharap pihak yang menang dapat mengedepankan jiwa kenegarawanan dan memanfaatkan mandat rakyat dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu menyombongkan kekuatan atau kekuasaan, namun tetap menjaga sikap rendah hati.
"Karena apa? Karena dibalik kemenangan itu ada beban terberat di pundak masing-masing baik yang presiden wakil presiden sampai ke legislatif dan DPD," ujarnya usai memberikan hak suara TPS 12, Padukuhan Rukeman-Peleman, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Rabu (14/2/2024).
1. Kemenangan merupakan mandat terberat dari rakyat
Proses penghitungan surat suara capres-cawapres.(IDN Times/Daruwaskita)Haedar menyatakan bahwa kemenangan adalah amanah terberat dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan didasari oleh sifat-sifat kebaikan. Hal ini menuntutnya untuk berdiri di atas semua kepentingan, tanpa memandang partai politik, pendukung, atau faktor primordialisme, melainkan semata-mata untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
"Bagi yang belum memperoleh mandat, yang kalah juga harus legawa karena kontestasi sudah berlangsung dan tidak mengurangi pengkhimatan untuk membangun bangsa dan negara dengan bersama-sama," terangnya.
"Saya yakin ketika tidak diberi mandat ya harus bersyukur pada Allah karena boleh jadi dibebaskan dari tugas-tugas yang cukup berat tetapi tetap berhikmat untuk bangsa dan negara," tambahnya lagi.
2. Jika ada keretakan dalam tubuh rakyat maka harus ada rekonsiliasi
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).Haedar juga menghimbau untuk tetap menjaga persatuan. Bahkan jika terdapat perpecahan dalam tubuh bangsa akibat pemilu, harus ada rekonsiliasi, dan kunci utamanya terletak pada para tokoh dan elite untuk menjadi teladan dalam merapatkan kembali gesekan perbedaan.
"Termasuk media massa, media sosial turut menciptakan harmoni karena terlalu mahal harganya bila pemilu kemudian meretakkan kita sebagai bangsa," ucapnya.
Baca Juga: Warga Gunakan Hak Pilihnya, Jalan di Kota Yogyakarta Sepi
3. Penyelesaian sengketa pemilu harus sesuai hukum yang berlaku dan transparan
Gedung Mahkamah Konstitusi. (IDN Times/Yosafat Diva Bagus)Terkait adanya penyimpangan dalam pemilu, Haedar menekankan pentingnya menggunakan prinsip hukum dan mengikuti koridor yang berlaku. Menurutnya, KPU, Bawaslu, MK, dan institusi lain yang terlibat dalam pemrosesan sengketa pemilu harus menyelesaikan masalah ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses penyelesaian masalah juga harus transparan dan akuntabel agar hasilnya dapat memuaskan semua pihak.
"Sengketa diselesaikan secara hukum, proses hukum juga berjalan transparan sehingga menerima seperti pertandingan yang berjalan dengan fair," tandasnya.
Baca Juga: Sultan HB X Jadi yang Pertama Nyoblos di TPS 12 Ndalem Cokronegaran
