Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Yogyakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Andi Sandi menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024, sudah final. Meski begitu, Andi menilai ada beberapa hal yang bisa menjadi pembelajaran ke depan, dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
"Tidak ada jalan lain aspek legal ya untuk melawan putusan ini. Ini adalah proses terkahir ketika ingin 'men-challenge' putusan KPU. Jadi putusan ini mau gak mau harus diterima, karena gak ada jalan lagi," ucap Andi, Senin (22/4/2024).
1. Proses penetapan calon jadi punchline
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti) Andi melihat pertimbangan hakim, soal dalil-dalil yang dibangun pemohon mayoritas mengatakan tidak beralasan, namun di sisi lain ada tiga hakim mengatakan itu beralasan menurut hukum. Dissenting opinion tiga hakim tersebut satu dengan yang lainnya juga berbeda. Ada yang mengatakan dampak bansos berpengaruh, kemudian ada yang mengatakan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).
"Itu merupakan semua pertimbangan masing-masing hakim, tetapi satu hal yang saya lihat dari putusan ini sebenernya yang pertama didalilkan itu menurut para hakim, kalau bahasa temen-temen komedian itu punchlinenya sebenenrnya ada pada proses ketika penetapan pasangan calon di KPU. Itu tidak ada yang membuat mengajukan keberatan, terhadap penetapan itu," ujar Andi.
2. Dua hal yang perlu dikuatkan ke depan
Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mhd Saifullah) Melihat jalannya Pilpres 2024 hingga putusan MK ini, Andi berpendapat ke depan harus ada dua hal yang harus dikuatkan, dan harus jadi patokan. Pertama adalah presiden itu bisa terlibat, tetapi tidak mempengaruhi para pemilih dengan kapasitas yang dia miliki. Jadi presiden di masa akhir jabatannya harus dibatasi ruang geraknya dalam menggunakan fasilitas yang dapat mempengaruhi para pemilih.
"Lame duck presiden itu harus bisa. Ada pengaturan yang cukup ketat, bagi presiden. Cuma ini perlu juga diperhatikan juga, presiden kita itu diberi kesempatan maju dua kali, nah kalau kemudian di periode kedua akan maju lagi ya tetep aja ada pembatasan," ujar Andi.
Pelajaran kedua adalah bahwa pasangan-pasangan calon partai koalisi harus berani menyatakan keberatannya, dalam proses-proses Pemilu. Sehingga tidak ada lagi yang memprotes proses ketika sudah ada hasil.
"Jadi jangan kemudian sudah ada hasilnya, baru kemudian mempermasalahkan lagi proses Pemilu yang dilewati. Jadi menurut saya ini yang harus terbuka sejak awal, kalau memang tidak memenuhi sejak awal," ungkap Andi.
Baca Juga: Sudirman Said Ingatkan Etika dan Integritas Pemimpin Jadi Tantangan
