Sleman, IDN Times - Selama pandemik COVID-19, Pemerintah Kabupaten Sleman mengaku kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp350 miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Haris Sutarta, menyebutkan target pendapatan Kabupaten Sleman mencapai Rp1,1 triliun pada saat normal. Namun, pada saat pandemik 2021 ini, PAD hanya ditargetkan sebesar Rp700 miliar.
"Kita kehilangan dari PAD kita hampir Rp350 M," ungkapnya pada Selasa (8/6/2021).
Menurut Haris, penurunan PAD yang lebih dari Rp350 miliar tersebut, sekitar 30-35 persen berasal dari sektor hotel dan restoran. Selain itu, hiburan maupun Penerangan Jalan Umum (PJU) juga jadi penyumbang terbesar.
"Target PJU juga menurun, karena tidak ada pengunjung, tidak terlalu menghabiskan pemakaian listrik," katanya.
Menurut Haris, dari target PAD sebesar Rp700 miliar tersebut, hingga Mei 2021 total PAD yang sudah masuk ke Pemkab Sleman sebesar 42 persen. Juni ditargetkan minimal sudah tercapai sebesar 50 persen.
Dia menjelaskan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Pemkab Sleman untuk bisa pendapatan. Salah satunya dengan mengupayakan mendaftarkan dan mengawal objek baru atau objek yang selama ini belum terdaftar dari wajib pajak.
"Walaupun COVID-19 ini masih ada usaha baru, terutama restoran, sehingga perlu optimalisasi pendataan dan pemantauan," katanya.
Haris juga membeberkan, hal yang cukup menarik pada 2021 ini yakni, jumlah pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan. Terutama ada satu kapanewon yang sudah melunasi pajak bumi dan bangunan pada Bulan Mei.
"Kapanewon Cangkringan sudah lunas, kami terus melakukan upaya cukup di lapangan, dengan kerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan pekan pembayaran di tingkat desa, kami mempermudah wajib pajak sehingga bisa mengejar," terangnya.
Sementara itu, Panewu Cangkringan, Suparmono membenarkan jika Kapanewon Cangkringan memang sudah menyelesaikan wajib pajak bumi dan bangunan pada Bulan Mei. Menurutnya, ini merupakan sejarah baru bagi Kapanewon Cangkringan.
"Ini sejarah baru bagi kapanewon bisa lunas Bulan Mei dalam 4 tahun terakhir. Biasanya Cangkringan lunas Bulan September. Hal tsb bisa terjadi karena para pamong berkomitmen untuk membantu keuangan Pemda yang di saat pandemik ini sulit. Cangkringan berharap dengan mempercepat pelunasan PBB dapat membantu keuangan Pemda," paparnya.