Rasio Gini Jogja Tinggi, Sri Sultan HB X: Lihat Sisi Positifnya

Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi di Indonesia adalah Yogyakarta sepanjang Maret 2019.

Terkait hal ini, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerangkan bahwa pendapatan dari pajak nantinya akan dikembalikan pada masyarakat dan diharapkan berpengaruh pada rasio gini yang menjadi indikator pemerataan.

"Penandatanganan MoU hari ini itu untuk optimalisasi peningkatan PAD dari retribusi dan pajak yang memang perdanya sudah ada. Mungkin belum efektif dan efisien maka didorong untuk ke situ. Demikian juga buat kabupaten/kota. Kalau hubungan dengan rasio gini untuk orang miskin, ya, pajak daerah ini kan juga dikembalikan pada publik. Jadi otomatis kembali kepada masyarakat," katanya.

Ia menerangkan bahwa rasio gini hendaknya tidak dipandang dari sisi negatifnya saja.

"Rasio gini Jogja yang tertinggi di Indonesia jangan dilihat dari sisi negatifnya saja tapi juga ada positifnya. Dalam arti di Jogja ada pertumbuhan. Kalau gak tumbuh sebetulnya tidak ada persoalan rasio gini," katanya.

Meski begitu, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan perlu ada usaha untuk menstabilkan agar pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh semua orang.

"Memang diperlukan rasio gini yang cukup tinggi karena di situ ada perkembangan tapi dengan perkembangan itu bagaimana kita bisa menstabilkan. Bahwa antara pertumbuhan orang yang berpendapatan tinggi dan rendah ini bisa kita korelasi sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang lebih baik," terangnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini ada beberapa masalah terkait rasio gini yang terjadi di DIY. Menurutnya, penghitungan BPS hanya menakar pengeluaran dan tidak memasukkan pendidikan atau kesehatan. 

"Dengan pertumbuhan yang ada itu peluang warga masyarakat berbeda. Yang mampu bisa ikut menikmati, yang tidak mampu dan pendidikan kebetulan tidak mencukupi ia tidak mendapatkan porsi. Implikasinya kepada ketimpangan wilayah," ucapnya.

Selain faktor di atas, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menerangkan persoalan penghasilan pekerja informal dan formal juga mempengaruhi rasio gini.

"Yang kedua rasio gini bisa menimbulkan gap. Kebetulan pegawai negeri digaji lebih tinggi daripada PKL. Berarti apa? Mereka yang berpendapatan tetap itu berbeda jauh dengan orang-orang yang berpendidikan rendah yang kebetulan jadi pelayan di PKL. Sekarang pertanyaannya 'Oke, kita didik supaya meningkat.' Tapi ruang untuk dia dapat nilai nominal lebih tinggi ada gak. Saya kira itu masalahnya," katanya.