Project S Tik Tok Ancam UMKM, Teten Keluhkan Aturan Jualan E-Commerce

Teten melihat TikTok sebagai socio-commerce, bukan sebatas sebagai media sosial. Sebab, TikTok adalah platform yang menyediakan fitur, menu, dan fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat mempromosikan penawaran barang dan/atau jasa sampai melakukan transaksi.

Namun, kemajuan fitur dalam platform digital saat ini perlu diawasi, sehingga tak memberikan dampak negatif bagi produksi lokal. Bagi Teten, Project S TikTok Shop telah mengancam UMKM lokal karena tak sedikit barang impor yang dijual di marketplace.

"Ini perlu diantisipasi segera, karena ini ancaman bagi pelaku UMKM," tegasnya.

Sementara, lanjut Teten, algoritma TikTok mampu membaca perbincangan atau kebiasaan penggunanya, sehingga dapat mengoleksi data yang menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Karena dengan kekuatan algoritma. TikTok itu penggabungan tiga hal, yaitu social media, cross border e-commerce, dan ritel online. TikTok, antara medsos dengan TikTok shop-nya itu satu tempat. Apalagi ritel online-nya langsung mendatangkan produk mereka ke dalam negeri dengan harga murah. Kita ambil kasusnya di Inggris. Inggris kurang apalah produknya, keok sekarang," ungkapnya.

Oleh karena itulah, kata Teten, revisi Permendag diperlukan. Regulasi yang sekarang, menurut dia, sudah tak lagi relevan karena cuma mengatur perdagangan di e-commerce, bukan socio commerce.

Usulan Teten melalui revisi Permendag supaya ritel online disetop, karena sekarang ini hanya menciptakan persaingan tak sehat. Dikatakan Teten, UMKM lokal wajib mengurus izin edar BPOM, sertifikasi halal, SNI, membayar pajak, dan sebagainya, sementara barang dari luar negeri yang masuk ke Tanah Air lewat e-commerce tanpa melalui proses itu.

"Nggak bisa kompetitif dong. Kita nggak nolak impor, kita sudah perdagangan bebas. Tapi mereka masuk dulu barangnya lewat kebijakan impor biasa. Kalau sudah di dalam negeri mereka daftar, mereka urus dulu izin-izin tadi, mereka jual di online," imbuhnya.

"Kedua, kita harus ada usulan yang jelas di Permendag itu. Kalau e-commerce, socio commerce, dan lain sebagainya, itu hanya platform, hanya lapak. Nggak boleh mereka jualan produknya sendiri. Kalau mereka jual produk sendiri, brand-nya sendiri, algoritmanya akan mengarahkan ke produk mereka," lanjut Teten.

Usulan ketiga, kata Teten, disampaikan atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana barang impor yang dijual di e-commerce harus dibatasi.

"Yang masuk ke market kita itu, kalau produk yang Bangsa Indonesia sudah bisa bikin, nggak usah lagi kita impor. Apa aja, banyak. Coba yang dijual di China itu, peniti segala macem, cover handphone. Makanya saya usulkan yang 100 dollar minimum harganya boleh masuk ke sini," pungkasnya.