Sleman, IDN Times - Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, mengingatkan adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menurut Hempri, kebijakan yang akan diterapkan hingga 20 Juli 2021 ini tentu berimbas bagi pengusaha dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, ada sejumlah hal yang harus diantisipasi.
Hempri mengatakan, agar pengusaha tidak melakukan PHK secara massal ke karyawannya, pemerintah diharapkan bisa mengantisipasi dengan kebijakan pemberian proteksi dan subsidi kepada pengusaha. Bukan hanya ke pengusaha, subsidi tersebut juga perlu diberikan kepada UMKM.
“Harapannya tetap ada subsidi dan proteksi terhadap pengusaha baik besar maupun UMKM melalui keringanan pajak dan subsidi listrik,” ungkapnya pada Selasa (6/7/2021).
Menurut Hempri, harmonisasi antara kesehatan dan ekonomi perlu dipikirkan. Di mana pemerintah juga perlu bekerja sama dengan swasta untuk menurunkan angka lonjakan COVID-19 serta menghadapi realitas dan risiko dampak ekonomi yang ditimbulkan.
“Nah, saya kira ke depan memang harus ada grand design yang jelas terkait konsep penanganan pandemik. Pemerintah juga perlu memikirkan kemungkinan dampak PHK ini,” jelasnya.
Hal lain yang juga perlu dilakukan perbaikan adalah, desain program Kartu Pra Kerja. Di mana hal ini bisa menjadi andalan dan menjadi keharusan agar program ini juga tepat sasaran.
“Fasilitasi pekerjaan-pekerjaan baru bagi mereka yang terdampak wajib dilakukan. Kata kunci penanganan pandemi ini adalah sinergi dan gotong-royong," paparnya.