Yogyakarta, IDN Times - Konsumsi LPG non-subsidi di DI Yogyakarta terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Peningkatan ini terjadi seiring dengan dirilisnya produk LPG non-subsidi, seperti Bright Gas, yang dilengkapi dengan fitur keamanan berkatup ganda dan warna-warnanya yang menarik.
Selain itu, Bright Gas juga tersedia dalam ukuran 5,5 kilogram sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk membawa tabung tersebut.
Arya Yusa Dwicandra, Senior Supervisor Communication & Relation, PT Pertamina MOR IV wilayah Jateng dan DI Yogyakarta mengatakan, perusahaannya mencatat kenaikan tren konsumsi LPG non-subsidi di wilayah DI Yogyakarta sebesar 54 persen dari 4.723 metric ton –atau setara 858.000 tabung Bright Gas 5,5 kilogram– pada tahun 2017 menjadi 7.294 metric ton –yang setara dengan 1.326.181 tabung Bright Gas 5,5 kilogram– di tahun 2018.
"Tren ini terus meningkat dari tahun 2016 ke 2017 juga terjadi peningkatan sebesar 179 persen yaitu 1.695 metric ton menjadi 4.723 metric ton," katanya di sela-sela acara sosialisasi Penggunaan LPG yang Aman di Balai Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (30/3).
Peningkatan di DI Yogyakarta ini dipengaruhi oleh pemakaian LPG di 3 kabupaten dan satu kota. Menurut catatan Pertamina, peningkatan konsumsi gas non-subsidi di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 ke 2017 meningkat 269 persen atau 151 metric ton ke 558 metric ton. Sedangkan pada tahun 2017 ke 2018 meningkat 67 persen ke 931 metric ton.
Di Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan 185 persen atau setara 214 metric ton ke 609 metric ton. Dan pada tahun 2017 ke 2018 terjadi kenaikan 41 persen di angka 861 metric ton.
Sementara, terjadi peningkatan 340 persen, dari 346 metric ton ke 1.083 metric ton, pada tahun 2016 ke 2017 di Sleman. Sama seperti dua kabupaten di atas, konsumsi gas non-subsidi di Sleman juga meningkat pada 2018, yakni 2.098 metric ton atau meningkat 93 persen dari setahun sebelumnya.
"Di Kota Yogyakarta juga terjadi peningkatan LPG non-subsidi, yaitu pada tahun 2016 ke 2017 meningkat 123 persen atau 1.084 metric ton menjadi 2.474 metric ton. Dan tahun 2017 ke 2018 meningkat 38 persen atau 2.474 metric ton ke 3.409 metric ton," jelas Arya.
Meski ada peningkatan penggunaan LPG non-subsidi, Pertamina MOR IV Jateng dan DI Yogyakarta masih menemukan adanya penggunaan gas 3 kilogram di sektor usaha restoran dan hotel. Padahal, LPG bersubsidi hanya diperuntukkan kepada keluarga berekonomi rendah.
"Masih ada kita temukan yang di gudang-gudang restoran atau hotel yang menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi. Kita langsung ganti dengan tabung LPG non-subsidi, namun lain hari lagi mereka tetap saja menggunakan LPG non-subsidi," ungkapnya.
Pertamina mengaku tidak punya kekuatan untuk memaksa atau memproses secara hukum bisnis-bisnis besar yang menyalahgunakan LPG bersubsidi. Tindakan yang selama ini mereka ambil ialah mengingatkan dan mengganti LPG bersubsidi dengan-non subsidi.
"Aparat Kepolisian dan Pemda yang punya perangkat serta aturan untuk menindak pengusaha yang mengambil jatah untuk rakyat tak mampu tersebut," terang Arya saat diminta pendapatnya tentang siapa yang berwenang mengambil langkah hukum untuk restoran dan hotel "nakal" tersebut.