Kinerja APBN DIY 2022, Realisasi Pendapatan Capai 114 Persen

27 Jan 2023, 19:16 WIB

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Yogyakarta, IDN Times - Kinerja APBN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga akhir tahun 2022 menunjukkan tren yang positif. Kinerja positif ini menjadi modal kuat untuk merespons tantangan global di tahun 2023.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY, Arif Wibawa, mengatakan dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp8,64 triliun atau 114,97 persen melampaui dari yang ditargetkan.

"Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan dan hibah tumbuh cukup signifikan 15,91 persen (year-over-year/yoy)," ungkap Arif, Jumat (27/1/2023).

Penerimaan perpajakan memberikan andil yang besar dalam peningkatan kinerja
pendapatan dan hibah. Sampai dengan akhir tahun 2022, penerimaan perpajakan
mengalami kenaikan sebesar Rp977,67 miliar atau tumbuh 19,9 persen. Realisasi
Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melebihi target yang ditetapkan,
mencapai 125,33 persen atau sebesar Rp2.757,74 miliar. Kinerja PNBP ini mengalami kenaikan sebesar Rp209,34 miliar atau tumbuh 8,21 persen dari tahun sebelumnya.

"Kenaikan kinerja PNBP tersebut didukung adanya relaksasi PPKM yang mendorong peningkatan pendapatan rumah sakit, pendidikan, pertanahan, keimigrasian, dan keagamaan," ujar Arif.

1. Realisasi belanja negara di DIY

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dari sisi belanja negara, realisasi belanja negara di DIY sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp21,69 triliun atau 96,03 persen dari target APBN. Realisasi belanja negara di DIY sampai dengan akhir tahun 2022, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp11,76 triliun atau 94,10 persen dari target APBN dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp9,93 triliun atau 98,43 persen.

Kinerja Belanja Negara mengalami kontraksi 0,91 persen atau secara nominal sebesar Rp200 miliar. Komponen utama belanja Negara yang mengalami kenaikan yaitu Komponen Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat 0,44 persen. Sedangkan TKDD mengalami kontraksi sebesar 2,46 persen.

Percepatan realisasi belanja di akhir tahun 2022 masih bergantung kepada belanja kontraktual yang memiliki BAST pada akhir Desember dan satker yang belum mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU ke KPPN.

2. Penyaluran TKDD dan belanja PC-PEN

dokumen pribadi

Sedangkan untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 98,43 persen dari alokasi dan terkontraksi 2,46 persen (yoy) atau sebesar Rp250,41 miliar. Komponen transfer ke daerah terkontraksi 2,36 persen, dua komponen utama yaitu Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah mengalami penurunan masing-masing 2,34 persen dan 12,54 persen.

Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kinerja TKDD 2022, antara lain adanya penurunan pagu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, adanya penurunan nilai Rencana Kegiatan pada beberapa bidang yang didanai DAK Fisik, adanya DAK Fisik yang tidak salur karena tidak sesuai persyaratan, dan adanya Pemda yang tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan penyaluran dana transfer.

Terkait Belanja PC-PEN, realisasi Belanja PC-PEN di DIY sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp3,34 triliun. Cluster Perlindungan Masyarakat mendominasi 61,84 persen dari seluruh realisasi PC-PEN di DIY. Penopang utama realisasi Cluster Perlindungan Masyarakat adalah realisasi sembako, yang jumlahnya sebesar Rp816,96 miliar.

Adapun rincian realisasi Belanja PEN sampai dengan 30 Desember 2022 adalah: Cluster Penanganan Kesehatan sebesar Rp612,12 miliar, Cluster Perlindungan Masyarakat sebesar Rp2,07 triliun (PKH, Sembako, BSU, BLT Desa, BLT Migor, BLT BBM), dan Cluster Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp663,06 miliar.

3. Penyaluran KUR

ilustrasi kredit (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Selama periode Januari sampai dengan akhir tahun 2022 penyaluran KUR sudah mencapai Rp7,78 triliun untuk 164.409 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp2,3 triliun untuk 42.482 debitur. Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp53,16 miliar untuk 14.171 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul yaitu sebesar Rp17,39 miliar untuk 4.536 debitur.

"Kinerja APBN yang tumbuh positif sepanjang tahun 2022 merupakan modal kuat untuk merespon tantangan global di tahun 2023. Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian DIY yang kondusif, maka peranan APBN dan APBD diharapkan tetap besar khususnya dalam menjaga dari potensi dampak inflasi kepada masyarakat miskin," ujar Arif.