Ketua Fraksi Golkar MPR RI Ketemu Sultan HB X, Bahas Obligasi Daerah

Mekeng menilai Sri Sultan telah memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai gubernur, memahami suka dan duka dalam mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan. Mekeng mengatakan bahwa obligasi daerah ini sudah dilaksanakan di banyak negara.

Mekeng menjelaskan saat ini, yang paling besar penerbitan obligasi daerahnya ada di Tiongkok. Hal itu juga yang dinilai Mekeng sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Tiongkok sangat cepat. Menurutnya obligasi daerah bisa menjadi salah satu alternatif investasi bagi masyarakat.

“Masyarakat saat ini bisa menempatkan dananya di deposito, membeli saham, atau membeli Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Namun, mereka juga bisa membeli obligasi daerah apabila merasa ingin ikut membangun kampung halamannya. Jadi, instrumen ini sebenarnya cukup baik,” ujar Mekeng.

Mekeng menyebut penerbitan obligasi daerah nantinya bisa berdampak sangat besar untuk masyarakat. Ia memberi gambaran jika diterbitkan obligasi daerah untuk membangun proyek besar, akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat.

“Pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, serta percepatan pembangunan. Kalau hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau bantuan dari pemerintah pusat, pembangunan tidak akan cepat selesai. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus kreatif,” kata Mekeng.

Ia mengatakan selain digelar di DIY, kegiatan sarasehan nasional tentang obligasi daerah ini akan digelar di berbagai daerah, seperti Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan, Sumatra. “Terakhir, acara akan digelar di Jakarta. Para pemangku kepentingan yang diundang meliputi bupati, DPRD, Kadin, HIPMI, dan berbagai pihak lainnya. Tujuannya agar mereka memahami bahwa kita membutuhkan instrumen baru untuk membangun kampung halaman kita,” jelas Mekeng.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan HB X menyambut baik gagasan penyelenggaraan sarasehan nasional tersebut. Sultan menyampaikan bahwa inisiatif tersebut sangat relevan dengan semangat kemandirian fiskal daerah dan upaya memperkuat tata kelola keuangan publik di Indonesia.

“Gagasan obligasi daerah merupakan langkah maju untuk memperkuat otonomi daerah dan kemandirian pembiayaan pembangunan. Saya menyambut dengan antusias dan, Insyaallah, akan hadir sebagai keynote speaker pada sarasehan nanti,” ujar Sultan.

Pertemuan diakhiri dengan harapan bersama agar kegiatan sarasehan nasional ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana kebijakan fiskal daerah. Selain itu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Diharapkan dari sarasehan nasional ini muncul naskah akademis juga nantinya.