Jurus Pemerintah Yogyakarta Turunkan Angka Ketimpangan Sosial

18 Jul 2019, 21:06 WIB

Ilustrasi keadaan warga miskin. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Yogyakarta, IDN Times - Angka rasio gini atau ketimpangan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menempati peringkat pertama di Indonesia. Sejumlah jurus disiapkan Pemerintah Provinsi DIY untuk dapat menekan laju angka rasio gini pada 2022.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian DIY, Tri Saktiyana mengatakan tingginya ketimpangan sosial di Yogyakarta berbanding terbalik dengan angka harapan hidup yang tinggi daerah istimewa ini. Masyarakat dinilai perlu lebih memahami penyebab tingginya angka rasio gini atau angka ketimpangan sosial di kota pelajar ini.

"Indikator penghitung yang digunakan selama ini oleh BPS adalah dari pengeluaran, bukan pendapatan dan aset yang dimiliki setiap penduduk, baik yang tinggal di kota maupun desa," ujar Sakti.

Sakti menambahkan wilayah DIY terbagi atas daerah yang bersifat perkotaan yang sebagian besar berada di Yogyakarta bagian utara. Sedangkan wilayah yang sifatnya perdesaan ada di sisi barat, timur dan selatan. Di mana wilayah tersebut sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat agraris.

"Makanya akan berbeda pengeluaran orang desa dengan yang tinggal di kota. Jadi yang timpang bukan aset dan pendapatannya, tetapi pengeluarannya," jelas Sakti.

Berikut ini jurus Pemprov DIY untuk menurunkan angka rasio gini.

1. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Yogyakarta

IDN Times/Holy Kartika

Badan Pusat Statitistik (BPS) DIY belum lama ini merilis angka ketimpangan sosial Maret 2019 di daerah istimewa ini yakni 0,423 atau mengalami kenaikan 0,001 poin dari periode September 2018.

"Maka dari itu, pertama yang perlu dilakukan yakni pemerataan aktivitas pembangunan," ungkap Sakti.

Pembangunan infrastruktur selama ini hanya terpusat di daerah perkotaan. Padahal DIY memiliki wilayah yang cukup luas di beberapa kabupaten yang masih memungkinkan dikembangkannya infrastruktur maupun fasilitas publik.

2. Harus ada modernisasi desa

Penjabat Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana. (IDN Times/Holy Kartika)

Masyarakat desa masih melekat stigma ketertinggalan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur. Sakti mengungkapkan perlu adanya upaya memodernisasi desa.

Berdasarkan data BPS DIY, tingkat konsumsi pada kelompok penduduk di perdesaan mengalami penurunan.Tidak banyaknya infrastruktur yang berkembang di desa, membuat daya beli dan konsumsi, atau pengeluaran masyarakat lebih rendah.

"Harapannya supaya fasilitas umum di desa lebih bervariasi. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat memancing dan meningkatkan daya beli masyarakat desa," papar Sakti.

3. Menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru

IDN Times/Nindias Khalika

Tercapainya peningkatan pendapatan per kapita yang dapat didistribusikan secara merata dan dapat dinikmati oleh penduduk merupakan salah satu tujuan pembangunan. Rasio gini atau angka ketimpangan sosial menjadi salah satu tolok ukur yang biasa digunakan untuk melihat ketidakmerataan distribusi pendapatan pendudukan dalam suatu wilayah.

"Maka dari itu, untuk mengurangi gini ratio itu, salah satunya bisa dilakukan dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," ungkap Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Budi Wibowo.

Potensi pertumbuhan ekonomi baru ada di Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul. Tak dipungkiri, jika selama ini pembangunan infrastruktur masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Untuk itu, upaya pengembangan titik pertumbuhan ekonomi baru perlu didorong di wilayah lain.

"Dengan menciptakan titik ekonomi baru di wilayah-wilayah tersebut, juga diharapkan dapat turut mengurangi ketimpangan wilayah, antara Kota Yogya dan Sleman dengan Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul," jelas Budi.

4. Pemberdaayaan masyarakat di perdesaan terus didorong

ANTARA FOTO/Siswowidodo

Tidak cukup dengan pengembangan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Budi memaparkan pemberdayaan masyarakat harus dapat terus didorong.

"Pemberdayaan masyarakat di perdesaan harus terus dipacu, tentunya juga harus sesuai dengan sektor," ungkap Budi.

Salah satu rencana yang tengah dilakukan Pemda DIY yakni mendorong Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam merealisasikan program keluarga harapan. Budi menjelaskan program ini fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan kerajinan atau homemade craft.

"Sasarannya untuk tahun ini ada 40 desa yang tersebar di tiga kabupaten, yakni Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. Jadi kami beri pelatihan, lalu nanti mereka tidak perlu memikirkan pasarnya, karena produk mereka akan kami pasarkan, karena ada kerjasama dengan pihak swasta," papar Budi.

5. Jalin kerja sama dengan CSR perusahaan

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Budi memaparkan banyak perusahaan di Yogyakarta dan sekitarnya yang siap untuk menyalurkan program-program corporate social responsibility (CSR). Pasalnya, selama ini cukup banyak bantuan CSR yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan, namun belum bisa terkoordinir dengan optimal.

"Maka dari itu, kami akan menggandeng perusahaan-perusahaan yang ada, yang memiliki program CSR untuk bisa sama-sama membantu mengurangi ketimpangan sosial di Yogyakarta," jelas Budi.

Upaya optimalisasi pemanfaatan program CSR perusahaan, lanjut Budi, akan dilakukan dengan pembentukan kelompok-kelompok sasaran. Tujuannya, agar bantuan CSR yang diberikan dapat terorganisir dengan baik, serta tepat sasaran, sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.