Butuh Perhatian, Kondisi Pekerja Gig Masih Rentan

Tantangan yang dihadapi pekerja gig, terutama bagi karyawan independen dengan penggajian yang didasarkan pada pekerjaan yang diselesaikan (pesanan/order) seperti ojek online atau kurir logistik, sangat terpengaruh pada harga BBM. Kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan tarif dasar bagi industri ini. Akibatnya, banyak pro dan kontra mengenai keadaan yang dianggap sama-sama merugikan driver dan juga pengguna.

Kepala Bidang Kebijakan Angkutan Perkotaan, Kementerian Perhubungan RI, Bram Hertasning menyampaikan survei yang dilakukan Kemenhub terkait penyesuaian tarif ini membuat pengguna jasa ojek online mengurangi penggunaan.

“Pendapatan pengemudi yang hampir sama dengan biaya operasional terdampak penurunan permintaan pengguna menyebabkan adanya indikasi pendapatan pekerja yang masih rendah bahkan ikut menurun,” kata Bram.

Koordinator Pengembangan Industri Pos dan Kurir Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Muhammad Fadh menyadari bahwa revolusi industri 4.0 dan didukung keadaan pandemi COVID-19 meningkatkan pertumbuhan pekerja gig.

Kemenkominfo meminta agar perusahaan jasa kurir dan logistik merespons dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dan layanan. Sedangkan pemantauan dan evaluasi terkait kualitas layanan dan teknis, termasuk pada pemberian perizinan berusaha platform, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kementerian.

“Di sini Kemenkominfo telah menyiapkan perangkat aturan, melakukan monitoring, pengawasan, dan upaya penegakan hukum pada sejumlah pelaku usaha aplikasi. Kami juga melakukan public hearing untuk memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat," ujar Fadh.

"Kami senantiasa mendorong terciptanya perjanjian bisnis yang adil dan transparan, serta ketentuan terkait standar layanan dan keselamatan pengiriman pos untuk pekerja,” imbuhnya.

Menimbang minat masyarakat menggunakan aplikasi online dalam membantu mobilitas dan kebutuhan logistik, menjamurnya jumlah pekerja gig di Indonesia memerlukan penyesuaian regulasi dari sisi pemerintah dan platform secepatnya.

Peneliti Fairwork Indonesia, Treviliana Eka Putri, dalam pemaparannya menyampaikan hasil riset Fairwork selama dua tahun terakhir menunjukkan masih rendahnya kelayakan kerja yang diwujudkan oleh platform yang beroperasi di Indonesia.

“Kami melihat masih rendahnya upaya platform dalam membuktikan jaminan kelayakan bagi pekerjanya. Diharapkan langkah ke depan yang dapat dilakukan bersama adalah dengan secepatnya menyusun regulasi bersama yang melibatkan multipihak, baik asosiasi, konsumen, maupun platform. Kami mengajak semua pihak untuk dapat semakin menyuarakan isu ini untuk  mewujudkan keadilan bagi para pekerja,” ujar Trevi.