BBM Premium Mau Dihapus, Pakar UGM: Transisi Cukup 6 Bulan

30 Des 2021, 13:00 WIB

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Sleman, IDN Times - Rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dirasa tepat untuk mengurangi emisi. Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto menjelaskan, dampak lingkungan yang ada, menjadi salah satu pertimbangan yang penting untuk mendorong konsumsi bahan bakar dengan nilai oktan yang lebih tinggi.

“Kalau mengacu pada perencanaan energi nasional ke depan saya pikir rencana pemerintah untuk mulai menghilangkan secara perlahan-lahan Premium cukup baik, itu perlu disosialisasikan dan didukung bersama oleh semua komponen masyarakat,” ungkapnya.

1. Masyarakat sudah digiring untuk beralih ke Pertalite

Andreas Fitri Atmoko/metrotvnews.com

Pemerintah sendiri telah berencana mengeluarkan kebijakan penghapusan BBM jenis Premium di tahun 2022, dan mulai mendorong peralihan menuju konsumsi bahan bakar jenis Pertamax yang lebih ramah lingkungan. Menurut Deendarlianto, sebenarnya proses transisi menuju konsumsi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan telah dimulai sejak peluncuran Pertalite pada tahun 2015 silam.

“Masyarakat sudah digiring untuk berganti dari Premium ke Pertalite, dan ternyata itu berhasil. Orang-orang mulai sadar akan pengaruh terhadap mesin, dan pengaruh terhadap lingkungan juga semakin menjadi pertimbangan,” katanya.

2. Waktu enam bulan untuk transisi dirasa cukup

IDN Times/Holy Kartika

Menurut Deendarlianto, ketika melihat struktur penjualan BBM, pengguna Premium memang semakin lama semakin berkurang. Hal ini juga seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih berkualitas.

Jika dilihat, saat ini masyarakat kelas ekonomi menengah telah lama beralih dari Premium ke Pertalite, dan bahkan pelan-pelan mulai bergeser ke Pertamax. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah siap menghadapi rencana penghapusan Premium dalam waktu dekat.

“Boleh dikatakan hampir dominan di kendaraan roda empat menggunakan Pertalite, sehingga kalau kita ingin menghentikan Premium saya pikir dalam waktu enam bulan waktu transisinya sudah cukup untuk membawa masyarakat ke sana,” terangnya.

3. 90 persen konsumsi energi sektor transportasi digunakan untuk transportasi darat

berhenti di lampu merah (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Lebih lanjut, Deendarlianto memaparkan, dari data yang ada, konsumsi energi di Indonesia 39 persen energi masih berbasis minyak, dan 64 persen diantaranya digunakan untuk transportasi. Dari jumlah tersebut, 90 persen konsumsi energi di sektor transportasi diperuntukkan bagi transportasi darat atau jalan raya.

Deendarlianto menerangkan, meski rencana penghapusan BBM jenis premium dinilai tepat, konsumen utamanya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah perlu mendapat perhatian. Dia pun menyayangkan fenomena konsumsi premium dari sebagian masyarakat kalangan menengah yang seharusnya tidak memerlukan subsidi.

Sejalan dengan proses transisi energi dan demi tercapainya subsidi energi yang tepat sasaran, pemerintah menurutnya perlu memberikan subsidi energi kepada orang dan bukan produk tertentu.

“Selama ini yang disubsidi bukan orangnya tetapi barangnya. Dengan penghilangan Premium ke depan metode subsidi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah bisa dilakukan dengan pemberian subsidi ke orangnya,” paparnya.