Kisah Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta

Pada 17 Agustus 1945 sore, Ki Hadjar Dewantara bersama murid dan guru Taman Siswa berkeliling kota untuk pawai dengan sepeda menyebarkan kabar gembira, yaitu telah dilakukan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Berita ini disambut rakyat dengan bahagia. Bahkan, pada saat itu Masjid Besar Yogyakarta turut mengabarkan di waktu salat Jumat.

Tak butuh waktu lama, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan telegram dari Yogyakarta ke Jakarta yang isinya adalah ucapan selamat atas terbentuknya NKRI. Diketahui dari buku karya Ismail, dkk, Seorang Nasionalis Bernama Sultan HB IX (2023), dua hari kemudian dikirim lagi telegram dengan isi yang menegaskan bahwa Yogyakarta berdiri di belakang pimpinan mereka. Hal senada turut disampaikan oleh Paku Alam VII.

Ini adalah kali pertama sebuah kerajaan di Indonesia mengambil sikap politik untuk bergabung dengan NKRI. Langkah tersebut diikuti Sunan Pakubuwono XII dan Mangkunegaran dari Surakarta pada 1 September 1945, Sultan Hamid II dari Kesultanan Kadriyah Pontianak di tanggal 27 Desember 1949.

Kemudian pada tanggal 5 September, Sultan mengeluarkan amanat yang isinya:

1. Ngayogyakarta Hadiningrat adalah kerajaan berwujud daerah istimewa Republik Indonesia,
2. Sultan adalah kepala daerah Yogyakarta,
3. Sultan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Pada tanggal yang sama, Paku Alam VIII mengeluarkan pernyataan resmi yang sama untuk kerajaannya.

Keputusan Ngarsa Dalem tersebut tentu menuai beragam reaksi. Dalam catatan A Prince in a Republic, John Monfries mengatakan meski Indonesia sudah merdeka tapi ancaman penjajahan belum sepenuhnya selesai. Belanda pun bisa sewaktu-waktu menagih kesetiaan Sultan Hamengku Buwono IX yang pada 1940 menandatangani perjanjian dengan Belanda sebagai syarat pelantikan dirinya naik takhta.

Jakarta bukanlah satu-satunya kota di Indonesia yang pernah menjadi ibu kota negara. Pada tahun 1946, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta istri masing-masing, dan beberapa menteri melakukan perjalanan secara diam-diam ke Yogyakarta dalam rangka pemindahan ibu kota sekaligus penyelamatan diri dari buruan tentara Belanda.

Kepindahan ini bukan hal yang mendadak, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sendiri yang menawarkan agar ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku IX diketahui memiliki hubungan baik dengan Ratu Wilhelmina dan Ratu Juliana sebagai penguasa Belanda. Soekarno menilai bahwa hal ini menjadikan tentara Belanda sungkan jika akan menyerang Yogyakarta plus kota ini memiliki kelola pemerintahan yang rapi.

Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sendiri yang menyambut para petinggi negeri tersebut di Stasiun Tugu Yogyakarta. Beliau juga menjadikan gedung bekas peninggalan Belanda untuk dijadikan kantor pemerintah Republik sampai dengan Gedung Agung sebagai Istana Presiden. Dari buku tersebut juga diketahui bahwa Sultan HB IX yang menyokong seluruh biaya pemerintahan hingga mempersilakan para cendekiawan membangun perguruan tinggi.

Tanggal 27 Desember 1949 adalah masa yang penting karena di waktu tersebut Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia. Diadakan di dua tempat yakni Amsterdam pada pukul 10.00 dan Jakarta pukul 16.00, Sri Sultan HB IX menjadi utusan Indonesia dalam penyerahan kedaulatan yang berlokasi di Jakarta, tepatnya di Istana Gambir. Sedangkan Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi penyerahan kedaulatan yang hadir di Amsterdam.

Banyak masyarakat yang turut hadir dengan mengelilingi pagar Istana Gambir sejak pagi hari. Ismail, dkk. (2023), menulis bahwa untuk sampai di titik ini, jalan panjang nan berliku mesti dihadapi termasuk berulang kali perundingan yang seringnya pupus di tengah jalan.

Dalam buku Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, AH Nasution mengatakan jika kondisi Indonesia rawan gesekan. Terlebih saat penandatanganan Konferensi Meja Bundar yang mana banyak petinggi Belanda dan negara kolonial lain yang melakukan protes.

Di sinilah Sri Sultan HB IX memainkan perannya. Dalam buku Ismail, dkk (2023), disebutkan Sultan membangun komunikasi dan konsolidasi dengan pemimpin negara-negara boneka bentukan Belanda supaya proses peralihan kedaulatan berjalan baik.

Saat itu Sri Sultan HB IX juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat yang memang salah satu tugasnya adalah menyatukan daerah-daerah. Kesan baik yang dimiliki beliau menjadi nilai plus bahkan daerah-daerah tadi mau menerima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pasukan pengamanan saat transisi.

Tidak sampai di sana peran Sri Sultan HB IX dalam memperjuangkan kemerdekaan. Di tahun 1966, perekonomian Indonesia mengalami kelumpuhan karena inflasi. Belum lagi utang luar negeri sebesar US$ 2,6 Milyar yang jatuh tempo.

Dalam buku Seri Pemimpin Bangsa-Sri Sultan HB IX: Misi Diplomatik Ekonomi yang disusun oleh Litbang Kompas (2019) diketahui bahwa tim diplomatik di bawah pimpinan Waperdam Ekubang Sri Sultan Hamengku Buwono IX terbang ke Tokyo, Jepang, pada 24 Mei 1966 dalam rangka penyelesaian rescheduling pembayaran urang negara. Tim diplomatik tidak hanya bertemu pemerintahan Jepang, tapi juga dari wakil-wakil negara lain yang memberi utang kepada Indonesia.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX menunjukkan sosok pimpinan yang sesungguhnya. Meski ia adalah raja dengan segala privilege dan kekayaan, justru segalanya dipersembahkan untuk negara. Salut!