2. Berkuliah di Belanda dan mempelajari ilmu hukum tata negara

Sri Sultan Hamengku Buwono IX (kratonjogja.id)

GRM Dorojatun menjalani masa sekolahnya di Yogyakarta. Tepatnya di Frobel School atau taman kanak-kanak, lalu dilanjutkan ke Eerste Europe Lagere School B, dan pindah ke Neutrale Europese Lagere School. Begitu selesai dari pendidikan dasar, beliau melanjutkan lagi ke Hogere Burgerschool yang berada di Semarang dan Bandung.

Belum selesai menamatkan pendidikan HBS, sang ayah mengirim GRM Dorojatun untuk pergi ke Belanda dengan beberapa saudara. Di sana ia menyelesaikan Gymnasium lalu dilanjutkan dengan pendidikan di Rijkuniversitet di Leiden. Selama pendidikan inilah ia mempelajari ilmu hukum tata negara dan aktif di klub debat pimpinan Profesor Schrieke.

Semasa itu juga beliau berteman dengan Putri Juliana yang nantinya akan menjabat sebagai Ratu Belanda. Sayangnya, GRM Dorojatun belum sempat menyelesaikan kuliahnya hingga ia dipanggil kembali pulang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII karena munculnya tanda-tanda akan terjadi Perang Dunia II.

3. Perjalanan tak mudah menghadapi Belanda

Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Dok. KITLV/Foto Zindler)

Tak selang lama setelah kepulangannya dari Belanda, GRM Dorojatun diberi Keris Kyai Joko Piturun oleh sang ayah. Keris tersebut adalah atribut yang dimiliki oleh putra mahkota yang mana sekaligus menjadi calon penerus kerajaan. Dan tak selang lama dari pemberian keris tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono VIII turun dari tahtanya.

Perjalanan awal GRM Dorojatun menapaki singgasana tak mudah. Terutama ketika ia harus bersitegang dengan politisi senior Belanda, Dr. Lucien Adam yang berusia 60 tahun sementara GRM Dorojatun baru berusia 28 tahun. Beberapa poin yang menyebabkan perjanjian dengan Belanda sulit dilakukan oleh GRM Dorojatun di antaranya:

• GRM Dorojatun tidak sependapat apabila jabatan Patih merangkap pegawai kolonial untuk menghindari konflik kepentingan
• GRM Dorojatun tidak setuju apabila dewan penasehat ditentukan oleh Belanda
• GRM Dorojatun menolak pasukan atau prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda

Namun setelah empat bulan tak menghasilkan kesepakatan apa pun, tiba-tiba GRM Dorojatun menyetujui apa yang diusulkan Belanda. Kemudian pada 12 Maret 1940 yang berlokasi Tratag Prabayeksa, kontrak politik dengan Belanda dengan jumlah 17 bab dan terdiri dari 59 pasal, beliau tandatangani dengan mudah. Usul punya usul, ternyata GRM Dorojatun mendapat bisikan bahwa umur Belanda di Indonesia tak lama lagi.

Tepat pada Senin Pon, 18 Maret 1940, GRM Dorojatun dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibja Radja Putra Narendra Mataram, lalu dilanjutkan penobatan sebagai Raja yang menyandang nama Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX.

Baca Juga: Ki Ageng Suryomentaram, Sosok di Balik Tercetusnya PETA

4. Peran di masa awal kemerdekaan Indonesia yang tak main-main

Menteri Pertahanan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, tiba di bandara Medan pada Sabtu, 24 September 1949. (nationaalarchief.nl/DLC)

Benar saja, pada 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tentu disambut baik oleh seluruh rakyat, tak terkecuali di Yogyakarta. Dua hari pasca proklamasi, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim telegram berupa ucapan selamat kepada kedua proklamator. Lalu dua minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945 bersama Paku Alam VIII, keduanya mengeluarkan maklumat yang berisi bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Dengan maklumat tersebut, Yogyakarta bukan lagi negara sendiri, melainkan telah menjadi bagian dari Indonesia sekaligus memasuki babak modern. Hal ini ditandai dengan dukungan maksimal kepada Indonesia yang notabene merupakan negara baru.

Semasa ibukota Republik Indonesia berada di Yogyakarta, segala urusan finansial pun ditopang oleh keraton. Termasuk gaji para staf, operasional TNI, hingga Presiden dan Wakil Presiden. Semasa itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak pernah memperhitungkan jumlah yang telah dikeluarkannya karena buat dirinya, ini adalah bagian dari perjuangan.

Tak sampai di situ, Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga yang berperan dalam meyakinkan kepala negara lain dengan mengunjungi satu per satu negara luar saat Suharto mengambil alih kendali pemerintahan. Pada era Orde Lama, Indonesia dikenal sebagai negara anti-asing sehingga membuatnya dijauhi negara lain. Karena ketekunan Sri Sultan Hamengku Buwono IX keliling dunia, perlahan kepercayaan negara-negara lain meningkat.

5. Peran yang pernah disandang Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Kartu PNS Pertama milik Sultan Hamengku Buwono IX. (Twitter.com/Humas_Jogja)

• Menteri Negara era Kabinet Syahrir (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947) sampai Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 s/d 4 Agustus 1949).
• Menteri Pertahanan era Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 s/d 20 Desember 1949) sampai RIS (20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950).
• Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir (6 September 1950 s.d. 27 April 1951).
• Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1973-1978.
  Bapak Pramuka Indonesia.

Itulah perjalanan sosok Sri Sultan Hamengku Buwono IX mulai dari dirinua kecil sampai mendapatkan berbagai gelar. Dan menurut SK Presiden Republik Indonesia Nomor 053/TK/Tahun 1990, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 30 Juli 1990.

Baca Juga: Dinobatkan Gelar Pahlawan Nasional, Ini Riwayat Hidup Paku Alam VIII