Dinobatkan Gelar Pahlawan Nasional, Ini Riwayat Hidup Paku Alam VIII

Memiliki nama kecil B.R.M.H. Sularso Kunto Suratno, Paku Alam VIII lahir pada 10 April 1910 merupakan putra dari K.G.P.A.A. Paku Alam VII dan permaisuri Gusti Bandoro Raden Ayu Retno Puwoso, yang tak lain adalah putri Sunan Paku Buwono X di Surakarta. Hal ini menjadikan Paku Alam VIII sebagai cucu Paku Buwono X. B.R.M.H. Sularso Kunto Suratno dan menjadi putra mahkota dengan gelar P.A.A. Prabu Suryodilogo pada 5 Agusgus 1936.

Kepemimpinan Paku Alam VIII yang terberat bukanlah semasa pendudukan Belanda, melainkan saat Jepang datang. Awalnya manis, Jepang justru mengandalkan strategi adu domba antara Pakualaman dengan Kesultanan. Jepang juga banyak mengirim orang untuk menghasut agar memisahkan diri dari Kesultanan.

K.P.H. Indrokusumo yang tak lain adalah putra bungsu Paku Alam VIII yang pernah mendengar langsung cerita dari sang ayah, bahwa adanya dukungan dari G.K.B.R.A.A. Paku Alam VII atau ibunda Paku Alam VIII untuk bersatu dengan Sultan Hamengku Buwono IX. Sebagai anak yang berbakti, Paku Alam VIII menyampaikan niatnya kepada Sultan Hamengku Buwono IX agar Pakualaman dan Kesultanan bersatu. Terlebih Pakualaman dan Kesultanan berasal dari induk yang sama sehingga tak selayaknya perlu bercerai berai.

Sejak saat itu secara de facto Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuk dengan penggabungan wilayah antara Kadipaten Pakualaman dan Kesultana Yogyakarta. Dan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VII memimpin wilayah tersebut secara bersama-sama.

Delapan tahun setelah Paku Alam VIII dilantik, ia kembali diuji. Pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan dari penjajah, ia menyatakan memberikan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Selang dua hari setelah pembacaan proklamasi, bersama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan siap berdiri di belakang Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden melalui pesan telegram.

Sambutan baik diberikan oleh Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia hingga diwujudkan dalam Piagam Penetapan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah bagian Negara Republik Indonesia.

Walau begitu, piagam itu baru diserahkan Menteri Negara Sartono dan A.A. Maramis pada 6 September 1945 atau satu hari sesudah K.G.P.A.A. Paku Alam VIII dan Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan Amanat 5 September. Amanat tersebut berisi pernyataan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa Negara Republik Indonesia dan urusan pemerintahan serta kekuasaan Iainya masing-masing dipegang oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan K.G.P.A.A. Paku Alam VIII.

Saat sekutu kembali menyerang Jakarta sebagai ibu kota, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan kurir ke Jakarta untuk meminta agar sementara waktu ibu kota NKRI dipindahkan ke Kota Yogyakarta. Tawaran tersebut disambut baik, sehingga pada 4 Januari 1946, ibu kota Negara Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Mengendarai kereta api, presiden dan wakil presiden dengan selamat sampai ke Yogyakarta dan menginap di Parangkarso Kadipaten Pakualaman yang dinilai lebih aman dari pantauan mata-mata Belanda. Semenjak itu, bersama Sultan Hambengku Buwono IX, Paku Alam VII berusaha menggerakkan roda pemerintahan Indonesia di Yogyakarta, bahkan mengeluarkan harta kerajaan demi membantu bangsa.

Pada saat dikeluarkannya Maklumat No.18 pada Mei 1946 yang menyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta yang wilayahnya meliputi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman hanya dibentuk satu DPRD, maklumat tersebut ditandatangani oleh Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, dan ketua KNI DIY, Muhammad Saleh. Sementara menurut Maklumat No.18, Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, dan 5 orang anggota Dewan Pemerintah DIY yang dipilih oleh dan dari anggota DPRD DIY mempunyai kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Dewan Pemerintah DIY itu Hamengku Buwono IX menjabat sebagai ketua dan Paku Alam VIII sebagai wakil ketua. Paku Alam VIII mulai berkantor di Gedung Wilis, Kepatihan Yogyakarta untuk mendampingi Sultan Hamengku Buwono IX dalam tugas sehari-hari dan untuk mewakilinya apabila Sultan Hamengku Buwono IX berhalangan hadir.

Dikenal sebagai pekerja keras, bahkan beberapa bulan sebelum wafat, tepatnya pada 20 Mei 1998 ketika banyak pergolakan di masyarakat dan carut-marut pemerintahan akibat sifat otoriter dan kekuasaan Presiden Soeharto, bersama dengan Sultan Hamengku Buwono X, Paku Alam VIII menerbitkan sebuah maklumat untuk melaksanakan reformasi secara damai yang dibacakan dalam sebuah acara Pisowanàn Agung di Alun-alun Utara Yogyakarta yang dihadiri oleh lebih dari 500 ribu orang. Keduanya memilih memberi dukungan terhadap gerakan reformasi dan kepemimpinan nasional yang benar-benar memihak rakyat serta mengajak untuk memelihara kesatuan dan persatuan.