[OPINI] Hari Kopi Sedunia: Saatnya Serikat Kopi Bersatu

Petani kopi di lereng Merapi, Menoreh, hingga Gunung Gambar masih bergulat dengan harga jual yang jatuh setiap panen. Tanpa lembaga penyangga seperti Bulog pada beras, mereka terpaksa menjual murah ke tengkulak. Data BPS DIY 2023 mencatat, rata-rata pendapatan petani kopi rakyat di Kulon Progo masih di bawah Rp2 juta per bulan—jauh dari standar hidup layak.

Ketidakadilan di hulu menjalar ke hilir. Kedai bermodal besar memicu perang harga dengan strategi bakar uang, membuat kedai kecil megap-megap. Barista, wajah paling terlihat dari industri kopi, sering diperlakukan hanya sebagai pekerja lepas: upah minim, kontrak tidak pasti. Roaster kopi—pengolah biji menjadi produk bernilai—pun kerap ditekan pemilik modal yang membeli dalam jumlah besar dengan harga rendah.

Hari Kopi Sedunia seharusnya tak berhenti pada romantisme “ngopi bersama”. Ia mestinya menjadi momentum lahirnya kesadaran baru: keadilan dalam industri kopi hanya mungkin bila para pelakunya berserikat.

Di hulu, petani kopi membutuhkan serikat yang sungguh-sungguh kuat, bukan sekadar koperasi formalitas. Vietnam memberi contoh. Asosiasi Kopi Vietnam (VICOFA) mampu mengatur harga ekspor dan melindungi petani dari permainan tengkulak. Brasil, lewat Instituto Brasileiro do Café (IBC), bahkan pernah menetapkan harga minimal bagi petani kecil. Indonesia, produsen kopi terbesar keempat dunia, ironisnya belum memiliki instrumen kolektif semacam itu.

Di hilir, barista mulai sadar pentingnya serikat. Di kota-kota besar, komunitas barista tumbuh, menggelar pelatihan mandiri hingga forum advokasi. Dengan berserikat, barista bisa menegosiasikan standar upah, jam kerja manusiawi, dan ikut mengampanyekan kopi berkeadilan.

Pemilik kedai kecil pun perlu bersatu. Saat ini banyak kedai independen tersingkir oleh gempuran modal besar. Serikat pemilik kedai bisa menciptakan standar harga jual yang sehat, berbagi jaringan pemasok, dan melawan praktik predatory pricing. Di Yogyakarta, embrio kerja sama ini sudah muncul lewat forum-forum kopi yang mempertemukan pemilik kedai kecil.

Tak kalah penting, roaster—jantung kreatif industri kopi—juga butuh wadah kolektif. Keahlian mereka dalam menentukan cita rasa tak boleh ditekan pemilik modal. Serikat roaster dapat memperkuat posisi tawar, mengampanyekan produk lokal, dan memastikan nilai tambah tidak diambil sepihak.

Dunia sudah memberi teladan. Pada 2021, barista Starbucks di Buffalo, Amerika Serikat, mendirikan serikat pekerja pertama dalam sejarah perusahaan itu: Starbucks Workers United. Gerakan ini menjalar ke ratusan gerai lain, menuntut upah layak, jam kerja pasti, dan perlindungan kesehatan.

Di Inggris, Unite the Union mengorganisir pekerja kafe untuk menuntut upah minimum sektoral dan kontrak adil. Di Australia, United Workers Union bahkan mendorong regulasi rantai pasok agar harga yang adil sampai ke petani di negara produsen.

Ada pula Fairtrade International, yang bekerja bersama koperasi petani di Amerika Latin dan Afrika. Dengan standar harga minimum internasional, Fairtrade memberi jaring pengaman agar petani tak sepenuhnya tergantung fluktuasi pasar.

Indonesia punya modal sosial untuk membangun gerakan serupa. Dari petani di hulu, barista di kedai, pemilik usaha kecil, hingga roaster—semuanya bisa terhubung dalam gerakan bersama. Tantangannya: kesadaran kolektif dan keberanian politik negara untuk memberi ruang.

Serikat saja tak cukup jika negara absen. Pemerintah mesti hadir sebagai moderator yang menjembatani kepentingan tiap mata rantai. Instrumen kebijakan harga dasar, floor price, hingga buffer stock layak dipertimbangkan. Jika beras bisa dijaga Bulog, mengapa kopi—komoditas dengan nilai ekspor USD 1,1 miliar pada 2023—tak mendapat perlakuan serupa?

Pemerintah daerah juga bisa mengambil inisiatif. Forum lintas rantai pasok—dari petani, roaster, barista, hingga pemilik kedai—perlu digelar rutin untuk merumuskan standar harga, mutu, dan strategi promosi kopi lokal. Negara hanya perlu menjadi moderator, bukan pengendali, agar ekosistem kopi tumbuh seimbang.

Kopi, kata orang bijak, adalah bahasa universal persahabatan. Namun di negeri ini, kopi juga berbicara dengan bahasa ketidakadilan. Aroma harum di cangkir kita sering lahir dari getir di kebun.

Karena itu, jawaban bagi persoalan kopi Indonesia bukan sekadar mengutuk mafia harga atau meratapi modal besar. Jawabannya adalah solidaritas. Serikat petani, barista, pemilik kedai, dan roaster harus menjadi pilar penyangga industri kopi nasional. Dengan begitu, pemerintah tak lagi berhadapan dengan individu lemah, melainkan komunitas kuat yang siap berunding.

Hari Kopi Sedunia mestinya mengingatkan kita: kopi bukan sekadar gaya hidup urban. Ia adalah soal keberpihakan. Dan keberpihakan hanya akan lahir bila republik kopi ini berdiri di atas fondasi perserikatan yang kokoh—dengan negara hadir sebagai penengah yang adil.

Hanya dengan itu, harum kopi di cangkir tak lagi menyisakan getir di kebun.

*) Renggo Darsono, Juru Cerita Dongeng Kopi, kedai kecil di pinggiran candi-candi di Kalasan, Yogyakarta.

Opini penulis tidak mewakili pendirian redaksi IDN Times.