2. Free ongkir hingga lomba Tik Tok dilakukan untuk menyelamatkan pelaku ekonomi lokal

Tik Tok challenge SiBakul Jogja. Instagram /SiBakul Jogja

Di Yogyakarta, program SiBakul Jogja menjadi salah satu andalan pelaku UMKM di saat pandemik. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumpulkan pelaku UMKM dalam program yang dirintis sejak awal pandemik.

Media ini menjadi ajang pasar online untuk menjajakan berbagai macam produk, mulai dari kuliner, tanaman, hingga alat rumah tangga yang diproduksi oleh penggiat UMKM yang memiliki KTP lokal. 

Tak hanya melulu menjual barang, tata kelola berdasarkan data UMKM ini memudahkan Disperindagkop DIY untuk melakukan pendampingan kepada 285 ribu anggota Sibakul. 

Terobosan untuk mengenalkan produk lokal, tak hanya dilakukan dengan cara menjual barang. Program baru di SiBakul yaitu free ongkir hingga lomba Tik Tok dilakukan dinas terkait untuk menambahkan konsumen guna menyelamatkan perekonomian lokal.

Salah satu anggota SiBakul, Feronica Evi mengatakan program free ongkir menjadi nilai tambah SiBakul. Memproduksi makanan kering, Fero mengaku selain harga produk yang bersaing, ongkos kirim terkadang menjadi kendala konsumen membatalkan pesanan. 

"Misalnya beli makanan Rp50 ribu, ongkirnya Rp7 ribu kan sudah banyak uang yang keluarkan oleh konsumen. Nah bonus ongkir ini jadi enak, karena gak ada tambahan lagi. Ringan jadinya," tutur Fero.    

Sementara di Kota Balikpapan Kampung Digital Kebun Sayur merupakan salah satu terobosan yang dilakukan pelaku UMKM. Local branding ini muncul dengan model bisnis yang inovatif dan mampu bersaing melalui perluasan akses pemasaran online serta pembayaran digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). 

Kampung Digital Kebun Sayur yaitu program onboarding UMKM di Pasar Kebun Sayur yang merupakan objek wisata belanja oleh-oleh kerajinan di Kota Balikpapan.

Program ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM di era digital, serta mempercepat pemanfaatan digital marketing maupun payment khususnya UMKM di Pasar Kebun Sayur.

3. Manfaatkan marketplace, UMKM lakukan ekspor di saat pandemik

Ilustrasi UMKM. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, marketplace produk lokal yang diberi nama NTB dinilai mampu memperluas pemasaran produk IKM dan UMKM lokal.

Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi memaparkan November 2021, omzet UMKM yang tercatat di NTB Mall mencapai Rp2,795 miliar. Bahkan Desember 2021, NTB Mall telah melibatkan 3.020 UMKM/IKM dengan jumlah 4.450 produk. 

"Ada UMKM yang melakukan ekspor produk ke Taiwan dan Eropa, dalam progres ekspor ke Timur Tengah dan Amerika, ujar Sekda, Jumat (31/12/2021). 

Di tengah dampak COVID-19 menghantui UMKM di Lampung, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Samsurizal Ari mengatakan pemprov mendorong perkembangan digitalisasi marketing UMKM, mulai dari penggunaan platform digital hingga media sosial. Hal ini disebabkan UMKM menjadi sektor terparah dalam urusan dampak pandemik COVID-19.

"Pertengahan 2021, kita harus hadir untuk membantu dan mendorong teman-teman UMKM bisa go digital, sehingga penggunaan digitalisasi marketing bisa diaplikasikan secara maksimal, ujar Samsurizal.

"Kenapa UMKM? Karena sebagian dari mereka selama ini mengandalkan pemasaran produk secara offline. Ketika ada pembatasan pandemik, mau tidak mau sangat berpengaruh pada UMKM," tambah Samsurizal.

Baca Juga: Wisata, UMKM dan Pertanian Jadi Perhatian Utama Sleman di Tahun 2022  

4. Peneliti UGM ingatkan peran pemerintah dampingi pelaku UMKM

Seorang fotografer memotret produk UMKM di Semarang, Jawa Tengah, 15 Agustus 2020. Para pelaku UMKM bertransformasi digital terhadap produk pada masa pandemik COVID-19 sehingga berdaya saing ditingkat global dan meningkatkan penjualan mereka. (IDN Times/Dhana Kencana)

Penambahan jumlah UMKM diingatkan oleh peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna harus dibarengi dengan program pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Hempri, saat ini banyak UMKM, utamanya yang baru merintis usahanya seakan mati suri lantaran tidak mampu bertahan. 

"Banyak UMKM baru yang muncul di awal pandemik tidak berkembang dengan baik," ungkapnya kepada IDN Times, Selasa (28/12/2021).

Hempri menjelaskan, UMKM yang baru merintis usaha ini memerlukan suatu pendampingan. Seperti halnya e-commerce berbasis komunitas yang lahir di daerah. Jika dibandingkan dengan e-commerce nasional, kemunculan di tingkat daerah masih kalah.

"Misalmya terkait dengan program digitalisasi ekonomi kelihatan kurang berkembang. Banyak e-commerce lokal di awal pandemik misalnya, tapi sekarang banyak yang mati suri," katanya.

Tak hanya pendampingan yang dinilai minim, anggaran tiap daerah juga menjadi kendala perkembangan proses digitalisasi ini. Salah satunya dialami oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung, Bali. Program pemasaran melalui situs UMKM harus tertunda, karena anggarannya terkena rasionalisasi.

"Tahun 2020 kami anggarkan, tapi kena rasionaliasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19," Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung, Bali, I Wayan Ardiasa, Kamis (30/12/2021). 

Begitu pula di tahun 2021, program dari Diskoperindag Klungkung tersebut juga tidak dianggarkan. Dinas terpaksa harus menjalankan program lain untuk mengembangkan UMKM di Klungkung.

"Semoga tahun 2022, website khusus UMKM ini bisa terwujud dengan optimal," jelasnya.

5. Sektor keuangan digital Indonesia diprediksi naik 8 kali lipat di tahun 2030

(Ilustrasi pertumbuhan ekonomi) IDN Times/Arief Rahmat

Namun, benarkah sektor keuangan digital mampu memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali, Senin (13/12/2021) mengatakan sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat di 2030, dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp4.500 triliun. Target tersebut menurut Ma'ruf Amin dapat dicapai dengan catatan literasi keuangan digital masyarakat Indonesia harus ditingkatkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan memaparkan tingkat literasi keuangan Indonesia masih jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan data OJK pada 2019, Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 38,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

“Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi,” kata Luhut. 

Artikel kolaborasi ini disusun oleh: Anggun Puspitoningrum, Bandot Arywono, Fariz Fardianto, Linggauni, Riani Rahayu, Sri Wibisono, Ayu Afria Ulita Ermalia, Ni Ketut Sudiani, Wayan Antara, Irma Yudistirani, Muhammad Iqbal, Ita Malon dan Siti Umaiyah.