Waspadai Bencana Hidrometeorologi, DIY Siapkan Rp14 M dan Pos Pantau

Anggaran lebih besar ketimbang tahun lalu

Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi atau yang dipengaruhi faktor cuaca. Angka itu disebut melebihi nominal anggaran pada tahun lalu.

Baca Juga: Jika Dibiarkan, Gas Metana di TPST Piyungan Bisa Picu Ledakan

1. Naik Rp4 miliar

Waspadai Bencana Hidrometeorologi, DIY Siapkan Rp14 M dan Pos PantauKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana menyebut jumlah yang anggaran penanganan bencana tahun lalu hanya Rp10 miliar.

"Sumber anggarannya dari pos dana tak terduga," kata Biwara di Markas Komando Brigade Mobil (Brimob) Polda DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (7/1).

Pos dana tak terduga ini, menurut Biwara, memang bisa dimanfaatkan untuk penanganan bencana. Mulai dari pemenuhan kebutuhan logistik, tahap evakuasi, sampai perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Akan tetapi, selama masih belum ada status darurat, yang akan dipakai terlebih dahulu adalah dana reguler.

Biwara melanjutkan, Rp14 miliar ini tak termasuk anggaran yang disediakan masing-masing kabupaten/kota di DIY. "Mereka (pemkab/pemkot) juga mengalokasikan anggaran penanganan bencana," tambahnya.

2. Siagakan pos pantau

Waspadai Bencana Hidrometeorologi, DIY Siapkan Rp14 M dan Pos PantauApel siaga bencana di Mako Brimob Polda DIY, Selasa (7/1). (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Lebih jauh, kata Biwara, BPBD bagaimanapun selalu siaga dan mewaspadai akan adanya potensi bencana akibat faktor cuaca yang diperkirakan memasuki fase ekstrem awal Januari 2020 ini.

Bentuk kesiapsiagaan itu salah satunya meliputi pendirian sejumlah pos pengamatan longsor. Letaknya, di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi guguran tanah kala hujan turun.

"BPBD Bantul ada sekitar sepuluh pos pengamatan di perbukitan (Bantul) yang berbatasan dengan Gunungkidul," katanya.

Area perbatasan itu berada di Kecamatan Imogiri dan Dlingo. Di mana pada daerah tersebut juga terdapat pemukiman warga.

Selain itu, penggunaan alat peringatan dini atau early warning system (EWS) akan dioptimalkan untuk memantau titik rawan longsor. EWS bisa mempermudah pemantauan pergerakan tanah, kemiringan pohon, hingga data curah hujan.

Biwara mengatakan, setidaknya ada masing-masing tiga perangkat EWS yang beroperasi di Bantul dan Kulon Progo. Semua informasi terpantau real time di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD DIY. "Apabila ada kondisi darurat kita akan ambil langkah cepat," tegasnya.

3. Edukasi warga

Waspadai Bencana Hidrometeorologi, DIY Siapkan Rp14 M dan Pos PantauApel siaga bencana di Mako Brimob Polda DIY, Selasa (7/1). (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Terlepas dari semua upaya itu, elemen lain yang tak kalah penting adalah pemahaman warga itu sendiri terhadap potensi bencana yang ada.

Oleh karena itu, sosialisasi-edukasi terus digencarkan agar warga juga mampu mengenali tanda-tanda sebelum terjadi bencana.

Semisal, untuk bencana longsor, warga setidaknya harus memahami tanda-tandanya, berupa aliran air yang berwarna kecokelatan, kemiringan pohon, dan lain sebagainya.

"Atau adanya kerikil atau batu yang terlempar saat hujan mengguyur. Jika hujan durasi lama, kita minta masyarakat berpindah ke rumah saudara atau lokasi yang lebih aman. Kami juga siagakan pos di BPBD 24 jam selama tujuh hari," pungkasnya.

Baca Juga: Hadapi Cuaca Ekstrem, Kantor Basarnas Yogyakarta Siagakan 77 Personel

Topik:

  • Paulus Risang

Berita Terkini Lainnya