2. Sanksi bagi yang menangguhkan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. IDN Times/Tunggul Damarjati

Penentuan UMP/UMK di DIY tahun 2022 ini, lanjut Sultan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP/UMK dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum menggunakan data BPS. Meliputi, pertumbuhan ekonomi atau inflasi daerah, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga, dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 372/KEP/2021 tentang Penetapan UMP 2022 serta SK Nomor 373/KEP/2021 tentang Penetapan UMK 2022.

Surat Keputusan tersebut, kata Sultan berisi ketentuan pengusaha tak lagi diperbolehkan melakukan penangguhan upah kerja pada UMK 2022 mendatang.

"Kami menerbitkan SK gubernur, tapi di bawah ada klausul, tidak boleh ditangguhkan. Tidak boleh menangguhkan lagi dan tidak boleh membayar di bawah UMK karena nanti kalau itu dilakukan ada aturan hukumnya sendiri," papar Sultan.

Di dalam SK turut dicantumkan konsekuensi bagi perusahaan yang masih melakukan penangguhan maupun pembayaran upah di bawah angka minimum.

"Baik yang sifatnya administratif maupun menyangkut melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diputuskan," pungkasnya.

3. Penurunan kesenjangan besaran upah

Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arya Nugrahadi menambahkan, UMP/UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

Kata Aria, dalam hal besaran UMP/UMK di DIY, dua wilayah dengan upah minimum tertinggi dan terendah yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan kesenjangan besaran upah sebesar 15,2 persen dibanding 2021.

"Dalam hal besaran UMK di DIY dibanding dengan kabupaten di wilayah perbatasan provinsi, mempunyai potensi penurunan kesenjangan besaran upah, dikarenakan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi atau inflasi," kata Aria di Kepatihan.

Menurut Aria, hal itu sesuai dengan semangat dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Yaitu, salah satunya untuk mengurangi kesenjangan besaran upah dan mewujudkan keadilan antar wilayah," sambungnya.

Aria menambahkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah, sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas