Satu Ruang Kerja di Kantor PU Yogyakarta Disegel KPK
IDN Times/Tunggul Kumoro
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel satu ruangan kerja di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUKP) Kota Yogyakarta.
Penyegelan, diduga kuat masih terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kota Solo, yang melibatkan oknum jaksa di Yogyakarta, serta pengusaha, Senin (19/8) kemarin.
1. Yang disegel adalah RR Bidang SDA 1
IDN Times/Tunggul KumoroRuangan yang disegel oleh KPK adalah milik RR Bidang SDA 1 di lantai 3 Kantor DPUKP Kota Yogyakarta. Pada sisi pintu, tertempel segel yang bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK".
Segel itu dipasang sejak Senin kemarin, sebagaimana yang diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pemberitaan di Jakarta pasca beredar info adanya OTT.
Baca Juga: [BREAKING] KPK Ciduk Empat Orang Termasuk Seorang Jaksa di Yogyakarta
2. Ada juga laci disegel
IDN Times/Tunggul KumoroDijumpai sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti membenarkan soal adanya penyegelan oleh anak-anak buah Agus Rahardjo di Kantor PU Kota Yogyakarta.
Selain itu, ada pula sebuah laci yang disegel KPK di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Balai Kota Yogyakarta.
"Memang di wilayah Kota Jogja, di kantor Balai Kota Jogja, ada 1 ruang dalam pengawasan dan satu laci, bukan ruang," katanya, Selasa (20/8).
3. Belum bisa konfirmasi
IDN Times/Tunggul KumoroPolitisi Partai Golkar itu masih belum bisa memastikan terkait apa OTT dan penyegelan ini lantaran ia juga belum mendapat informasi resmi.
"Dua orang rekan kerja kami yang diminta klarifikasi, tapi dalam batas itu saja yang kami ketahui. Karena project-nya yang di OTT itu ada di wilayah hukum Kota Yogyakarta," ungkapnya.
Disinggung mengenai adanya dugaan OTT terkait suap jaksa di Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Haryadi juga belum bisa memastikan.
"TP4D itu kan kerja sama pemerintah dengan kejaksaan. Maksud dari TP4D ini menghindari terjadinya potensi pelanggaran hukum dalam tiap pekerjaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta," tandasnya.
Baca Juga: OTT KPK di Yogyakarta, Ditemukan Uang sekitar Rp100 Juta
