Jelang Pilkada Sleman 2020, Ini Catatan Krusial Bawaslu Buat KPU
ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Sejumlah catatan diberikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman untuk rapor penyelenggaraan Pemilu 2019 silam.
Catatan ini harapannya bisa menjadi bahan evaluasi agar tak kembali terulang saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2020 mendatang.
1. Logistik salah sasaran
ANTARA FOTO/M Agung RajasaDalam catatan Bawaslu, salah satu poin yang paling krusial sewaktu penyelenggaraan Pemilu 2019 kemarin adalah terjadinya salah penghitungan soal ketersediaan logistik pemilu.
"Kemarin ada beberapa kecamatan ada kasus kekurangan logistik. Di sisi lain ada beberapa kecamatan yang kelebihan logistik," ungkap Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, saat dihubungi, Jumat (2/8).
Ia pun mengatakan, hal ini seharusnya tak bakalan terjadi kalau persiapannya matang dan baik. "Ketika ada pemilih tidak dapat menyalurkan aspirasinya, ini akan sangat berbahaya sekali. Karena esensi pemilih itu di suara, harus kita perhatikan agar hak masyarakat terpenuhi," sebut dia.
Baca Juga: KPU Sleman Ajukan Anggaran Rp33 Miliar untuk Pilkada 2020
2. Petugas pemilu tak layak
Antaranews.comCatatan merah lainnya dari Bawaslu kepada KPU adalah soal sumber daya manusia (SDM) yang kurang mumpuni dari sisi petugas pemilu. Perekrutannya, kata Arjuna, tak maksimal karena ditemui beberapa yang tak layak.
"Karena punya catatan atau diketahui memiliki afiliasi dengan kepetingan-kepentingan politik tertentu. Ini kan rawan, sehingga persoalan yang kemarin muncul tak terulang lagi," katanya.
Ke depan, mungkin akan dibuat bersama aturan soal persyaratan untuk ini jika memang standar kualifikasi petugas itu penting. "Meskipun regulasinya beda. Pemilu pakai Undang-Undang nomor 7, kalau Pilkada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah," sebutnya.
3. Asuransi buat petugas KPPS
Antara FotoPelaksanaan Pemilu 2019 bisa jadi yang paling disorot selama gelaran pesta demokrasi. Salah satu fenomena yang cukup menyita perhatian adalah meninggalnya 500 orang lebih dan ribuan lainnya jatuh sakit usai menjalankan kewajibannya sebagai lebih petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Di Sleman sendiri, ada seorang petugas KPPS yang meninggal, ada pula yang sampai mengalami keguguran akibat kelelahan dengan kewajibannya. Oleh karenanya, Bawaslu meminta agar bab kesehatan calon petugas lebih diperhatikan proses seleksinya.
Selain itu Bawaslu pun mengusulkan untuk adanya asuransi ke Pemkab setempat. "Bagaimana kalau petugas-petugas seperti panwascam, panwas desa, sampai ke TPS kalau bisa, itu diberikan asuransi," tandasnya.
Baca Juga: Pilkada Sleman 2020, PDI Perjuangan Tak Mau Sendirian
